Tiongkok saat ini sedang mengalami peningkatan kasus covid-19 yang mencetak rekor sejak puncak pada April lalu. Rekor tertinggi infeksi harian covid-19 terjadi dan kota-kota di seluruh negeri menerapkan pembatasan untuk mengendalikan wabah. Ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Xi Jinping yang dikenal sebagai Nol-Covid.
Tiongkok menerapkan strategi "Nol-Covid" selama berbulan-bulan dalam meredam lonjakan kasus harian covid-19, dan kini sedang menghadapi gelombang baru covid-19. Kasus harian terus mencetak rekor baru,dan banyak kasus terdeteksi di kota-kota besar.
Saat pandemi covid-19 melanda Tiongkok, "Nol-Covid" , "tes PCR massal dan wajib", dan "penutupan kota" telah menjadi kata-kata yang akrab bagi kebanyakan warga Tiongkok. Untuk mencapai "nol" kasus, Negeri Tirai Bambu memberlakukan penguncian sebagian di kota-kota tempat infeksi terdeteksi, dengan banyak penduduk terkurung di rumah mereka selama berminggu-minggu. Namun, hingga kini, wabah covid-19 masih melanda Tiongkok.
Mengapa kebijakan ini dianggap merugikan? Tentu saja salah satunya adalah penguncian berulang-ulang membuat warga jenuh dan tentunya berpengaruh terhadap ekonomi warganya, mereka tidak dapat mencari nafkah, industri pun mengalami kemerosotan. Bahkan, ada laporan bahwa kelaparan terjadi di tengah pengiriman makanan tidak merata selama penguncian ketat.
Akhir November, demonstrasi menolak penguncian berlangsung di penjuru Tiongkok, termasuk di Beijing, Shanghai, Chengdu, Wuhan, Guangzhou. Di Shanghai, para demonstran meneriakkan tuntutan kepada partai berkuasa dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dalam video, sejumlah orang di Shanghai meneriakkan slogan menolak tes PCR dan menuntut kebebasan.
Gelombang aksi menolak penguncian di Tiongkok dipicu oleh insiden kebakaran sebuah apartemen yang menewaskan 10 orang di Urumqi, Xinjiang pada tanggal 27 November lalu, yang diduga terjadi karena kebijakan penguncian yang tidak tepat.Para penghuni disebut terjebak di dalam tempat tinggal mereka karena dilarang keluar selama pemberlakuan penguncian dan telatnya upaya penyelamatan.
Kebijakan ketat nol-Covid memberi tantangan dan tekanan bagi pemerintahan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang pada Oktober lalu di Kongres Nasional ke-20 PKT kembali terpilih sebagai Sekjen PKT. Xi hampir pasti akan terpilih sebagai pucuk pimpinan Tiongkok periode mendatang, yang akan diumumkan pada pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada bulan Maret 2023.
Protes sipil seperti ini belum pernah terjadi di Tiongkok daratan sejak Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan satu dekade lalu. Frutasi warga nampaknya sudah mencapai puncaknya. Dalam sebuah protes di Shanghai, bahkan ada yang meneriakkan, "Turunkan Partai Komunis China, turunkan Xi Jinping".
Lalu apa tanggapan pemerintah Tiongkok? Pada selasa lalu, Tiongkok menegaskan kembali komitmennya terhadap kebijakan nol-Covid, sebuah artikel di surat kabar Partai yang berkuasa, menekankan bahwa kebijakan tersebut telah terbukti "efektif secara ilmiah" dalam memerangi wabah tersebut.
Artikel tersebut menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir memerangi pandemi, Tiongkok bersikeras mengoptimalkan dan menyesuaikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian pandemi sesuai dengan situasi, serta telah mengumpulkan pendapat para ahli di bidangnya.
Setelah protes besar-besaran, Tiongkok akhirnya mulai 'melunak', beberapa kota telah mencabut penguncian distrik dan mengizinkan bisnis dibuka kembali,bahkan ada yang mengizinkan melanjutkan kelas tatap muka di sekolah.
Pejabat kesehatan nasional mengatakan pihak berwenang akan menanggapi "kekhawatiran mendesak" yang diajukan oleh masyarakat dan aturan covid-19 harus diterapkan secara lebih fleksibel.Namun, pertanyaan yang terbesit adalah apakah pelonggaran ini akan berlangsung untuk jangka panjang? Akankah Tiongkok kembali membuka perbatasannya?
Baca: Ikuti Wilayah Lain, Warga Guangzhou Protes Pembatasan Covid-19 Tiongkok
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
