(Baca: Iran Meradang usai Dituduh Miliki Program Nuklir oleh Israel).
Pengawas nuklir PBB menegaskan pada Selasa 1 Mei bahwa "tidak ada indikasi kegiatan di Iran terkait dengan pengembangan perangkat peledak nuklir setelah 2009".
Seorang juru bicara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dewan gubernurnya telah "menyatakan bahwa pertimbangannya tentang masalah ini ditutup" setelah itu diserahkan dengan laporan pada Desember 2015.
Pernyataan itu muncul sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan apa yang dikatakannya sebagai 'bukti' baru bahwa program senjata nuklir Iran dapat diaktifkan kembali kapan saja.
Tanpa mengacu pada klaim Netanyahu secara langsung, juru bicara IAEA mengatakan bahwa agensi "mengevaluasi semua informasi yang tersedia untuk itu".
"Namun, bukan praktek IAEA untuk secara terbuka mendiskusikan masalah yang terkait dengan informasi semacam itu," tambahnya, seperti dikutip AFP, Selasa 1 Mei 2018.
Netanyahu mengatakan bahwa dia akan berbagi materi dengan negara lain dan dengan IAEA.
Uni Eropa bantah klaim Israel
Uni Eropa mengatakan Iran 'mematuhi' kesepakatan nuklir meskipun ada klaim dari Netanyahu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan, pihaknya perlu memeriksa kembali tuduhan dari Netanyahu tentang program senjata nuklir rahasia Iran.
Mogherini 'tidak mempertanyakan' kepatuhan Teheran dengan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015. "Kami perlu menilai rincian pernyataan yang dibuat Perdana Menteri Netanyahu," kata Mogherini dalam sebuah pernyataan pada Senin malam.
Netanyahu, yang telah berulang kali menyerukan kesepakatan antara kekuatan dunia dan musuh utama negaranya Iran untuk diubah atau dihilangkan, memberikan presentasi di televisi yang diduga mengekspos dokumen nuklir Iran.
Mogherini juga menekankan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang diperlukan untuk menilai klaim Israel. "IAEA adalah satu-satunya organisasi internasional yang tidak memihak yang bertugas memantau komitmen nuklir Iran," tegasnya.
"Apa yang saya lihat dari laporan pertama adalah bahwa Perdana Menteri Netanyahu belum mempertanyakan kepatuhan Iran dengan komitmen JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), yang berarti komitmen nuklir pasca-2015," tambahnya.
"Saya belum melihat dari argumen Perdana Menteri Netanyahu untuk saat ini mengenai ketidakpatuhan, yang berarti pelanggaran oleh Iran atas komitmen nuklirnya di bawah kesepakatan itu," kata Mogherini.
"Iran telah sepenuhnya memenuhi komitmennya, berdasarkan 10 laporan IAEA," katanya.
Berdasarkan kesepakatan JCPOA Teheran setuju untuk mengekang program nuklirnya sebagai ganti pencabutan sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Iran, AS, Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman dan Rusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
