medcom.id, Jenewa: Menjelang jadwal Indonesia memberikan laporan mekanisme Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB (UNOG), Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal PBB di Jenewa Michael Moller.
Beberapa isu dibahas dalam pertemuan antara Menlu Retno dan Moller pada Selasa 2 Mei 2017. Isu HAM menghiasi pertemuan ini.
"Menlu Retno dan Direktur Jenderal Moller membahas kekhawatiran adanya politisasi dari isu hak asasi manusia (HAM)," sebut pernyataan Kemenlu RI, dalam akun twitter resminya yang disitat Metrotvnews.com, Rabu 3 Mei 2017.
Selain itu Moller juga menyambut baik strategi Indonesia dalam menyelaraskan Sustainable Development Goals (SDG) ke dalam program pembangunan nasional.
"PBB mengundang Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam menyeleraskan SDGs, ke dalam program pembangunan nasional," imbuh pernyataan itu.
Rencananya, Indonesia akan memberikan laporan mengenai Hak Asasi Manusia di hadapan Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017, sekitar pukul 9.00 pagi waktu Jenewa. Delegasi Indonesia pun sudah mempersiapkan secara matang mengenai laporan tersebut.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menlu Retno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Mereka saat ini sudah berada di Jenewa, Swiss untuk melakukan persiapan terakhir.
"Persiapan matang telah dilakukan oleh seluruh Delegasi RI untuk menyampaikan laporan nasional Hak Asasi Manusia Indonesia siklus ke-3 di bawah mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, pada 3 Mei 2017," tegas Menlu Retno usai memimpin rapat persiapan terakhir bersama Menteri Yassona, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI.
Menlu menyebutkan bahwa penyusunan laporan telah dilakukan secara inklusif dan komprehensif melalui serangkaian dialog dan pertemuan di berbagai kota di Indonesia. Pertemuan ini melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya, khususnya dari luar pemerintah.
Partisipasi Indonesia pada UPR menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan adanya keterbukaan Pemerintah terhadap situasi HAM di Indonesia serta kukuhnya komitmen untuk mendorong penghormatan HAM di tingkat kawasan dan global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
