medcom.id, Jenewa: Indonesia akan memberikan laporan mengenai Hak Asasi Manusia di hadapan Dewan HAM PBB. Delegasi Indonesia pun sudah mempersiapkan secara matang mengenai laporan tersebut.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Mereka saat ini sudah berada di Jenewa, Swiss untuk melakukan persiapan terakhir.
"Persiapan matang telah dilakukan oleh seluruh Delegasi RI untuk menyampaikan laporan nasional Hak Asasi Manusia Indonesia siklus ke-3 di bawah mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, pada 3 Mei 2017," tegas Menlu Retno usai memimpin rapat persiapan terakhir bersama Menteri Yassona.
(Baca: Presiden Dewan HAM PBB Apresiasi Kesiapan RI di UPR).
(Baca: Presiden Dewan HAM PBB Apresiasi Kesiapan RI di UPR).
Rapat yang berlangsung di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa ini diikuti oleh anggota Delegasi RI dan pejabat serta staf PTRI.
Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menyampaikan laporan HAM dalam siklus ke-3 UPR, pada persidangan sesi ke-27 UPR Dewan HAM yang berlangsung pada 1-12 Mei 2017. Sesi ini sekaligus pula menandai dimulainya siklus ke-3 UPR.
Selain Indonesia, terdapat 13 negara lainnya yang juga menyampaikan secara suka rela pembahasan laporan HAM nasional, yaitu Aljazair, Bahrain, Ekuador, Brasil, Finlandia, India, Belanda, Filipina, Maroko, Polandia, Afrika Selatan, Tunisia, dan Inggris. Perlu dicatat bahwa Indonesia secara sukarela turut berpartisipasi dalam setiap mekanisme UPR, yakni pada siklus pertama (2008) dan kedua (2012).
Indonesia menaruh perhatian penting pada mekanisme UPR Dewan HAM. Tahun ini, untuk pertama kalinya Delegasi RI dipimpin langsung oleh Menlu dan Menkumham.
"Penyusunan laporan telah dilakukan secara inklusif dan komprehensif melalui serangkaian dialog dan pertemuan di berbagai kota di Indonesia. Pertemuan ini melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya, khususnya dari luar pemerintah," imbuh Menlu, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 2 Mei 2017.
"Partisipasi Indonesia pada UPR menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah terhadap perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan adanya keterbukaan Pemerintah terhadap situasi HAM di Indonesia serta kukuhnya komitmen untuk mendorong penghormatan HAM di tingkat kawasan dan global," jelasnya.
UPR merupakan sebuah mekanisme di mana seluruh 193 negara anggota PBB menjalani proses kaji ulang secara sukarela dan berkala terkait situasi HAM di negara mereka masing-masing. Siklus ke-3 pembahasan HAM akan berlangsung dari tahun 2017 hingga 2021.
Siklus pertama dimulai pada 2008, sementara siklus ke-2 berlangsung sejak 2012. Setiap tahunnya terdapat dua atau tiga sesi, di mana 14 negara mengikuti proses kaji ulang suka rela dalam setiap sesinya.
Pelaporan bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai tema HAM yang terkait dengan hak-hak politik, ekonomi dan sosial. Mekanisme ini bukanlah proses pengadilan atas catatan HAM sebuah negara.
Dalam pelaporan siklus ke-3 UPR ini, fokus laporan Indonesia adalah pada implementasi kongkrit atas 150 rekomendasi yang diterima pada siklus ke-2 tahun 2012. Selain kemajuan dan implementasi, disampaikan pula sejumlah tantangan dan upaya penanganannya.
Tidak kalah penting adalah penyampaian sejumlah prakarsa dan inovasi di tingkat nasional dan daerah di bidang pemajuan dan perlindungan HAM yang disampaikan sebagai best practises sebagai bagian dari sharing experience Indonesia ke berbagai negara anggota PBB lainnya.
Informasi yang disampaikan dalam laporan terbagi dalam klaster tematik, antara lain: Ratification of International Human Rights Conventions; Cooperation with Human Rights Mechanism and others; Normative, Educational, and Institutional Frameworks on Human Rights Cooperation with Civil Society, Promoting the Rights of Women and the Vulnerable Groups, dan lain-lain.
Toleransi kunci Indonesia
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI, Dicky Komar sempat menyebutkan bahwa tantangan dalam isu HAM banyak. Negara sebesar Indonesia, sekompleks Indonesia dengan lebih 500 kabupaten kota, masalah menularkan paradigma HAM ini yang masih terus dibenahi.
"Kemudian kapasitas. Jangankan teman di daerah, di tingkat nasional saja kesenjangan antar mereka yang memang bertugas atau memegang fungsi terkait dengan HAM ini, seringkali belum punya pemahaman yang memadai, apalagi di daerah. Itu sebabnya upaya desiminasi, sosialisasi peningkatan kapasitas ke daerah itu menjadi sangat penting," imbuhnya saat ditemui wartawan pada Jumat 21 April 2017.
Selain itu Indonesia juga berupaya secara sungguh-sungguh dalam kerangka pemenuhan hak ekonomi sosial budaya. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah upaya Presiden Joko Widodo melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar itu highlight delegasi Indonesia dalam pemenuhan hak ekonomi sosial budaya.
Tetapi Dicky mengakui bahwa pelanggaran HAM di masa lalu masih jadi pekerkaan rumah yang besar. Namun pemerintah sudah mengantisipasi banyak pertanyaan, kekhawatiran dan juga rekomendasi terkait pelanggaran HAM di masa lalu.
Sementara toleransi juga menjadi perhatian utama, terutama terkait Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilkada yang berjalan damai, bisa menjadi contoh toleransi berlangsung di Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menambahkan bahwa pilkada yang berlangsung menjadi sebuah kisah sukses.
"Yang akan kita sampaikan juga di sana adalah bagaimana pilkada kemarin yang sukses dan damai menunjukan bagaimana landasan kebangsaan toleransi dan keberagaman sosial yang sangat kokoh dan bagaimana persatuan indonesia itu sangat kuat," sebut Arrmantha 21 April lalu.
Masalah hukuman mati diperkirakan juga akan menjadi perhatian dalam pelaporan UPR. Delegasi Indonesia menegaskan bersikap terbuka dengan isu ini.
Tetapi delagasi RI melihat bahwa hukuman mati tidak perlu khawatir karena kita masih punya sikap yang sangat terbuka. Hukuman mati ini belum ada konsensus global. Di tingkat global Indonesia terus aktif ikut berkontribusi dalam aksi adu argumen, begitupun di tingkat nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
