Baca juga: Perjanjian Brexit Ditolak Tiga Kali, PM Inggris Belum Menyerah.
Batas waktu kurang dari dua pekan, sehingga Inggris berisiko keluar paksa dari Uni Eropa. Anggota parlemen hendak mengadakan serangkaian pemungutan suara demi mencoba dan menemukan rencana yang didukung mayoritas guna mengakhiri krisis saat ini.
Warga Inggris memberi suara sebesar 52 persen agar meninggalkan Uni Eropa dalam referendum 2016, tetapi prosesnya sudah terperosok dalam perpecahan antara pendukung Brexit mengenai bagaimana cara keluarnya dan hubungan masa depan seperti apa yang harus berlaku.
Pemerintah membuat kesepakatan dengan UE pada November, tetapi parlemen menolak untuk meratifikasinya. Hingga pemerintah Inggris terpaksa minta penundaan soal jadwal keluar 29 Maret yang semula direncanakan.
Tawaran perpanjangan UE hingga 22 Mei tergantung pada anggota parlemen yang menyetujui kesepakatan pekan lalu. Kendati May berjanji mengundurkan diri jika mereka memilih kesepakatan - upaya untuk membuat Brexit garis keras memilihnya -- mereka gagal melakukannya.
Otoritas Inggris kini harus mengajukan permintaan baru kepada Uni Eropa pada pertemuan puncak luar biasa pada 10 April. Atau meninggalkan blok itu tanpa kesepakatan pada 12 April dengan konsekuensi ekonomi berpotensi kacau.
Penundaan lebih lama dari 22 Mei akan memiliki konsekuensi ganjil di mana Inggris harus mengadakan pemilihan Parlemen Eropa seperti negara-negara anggota lainnya. Parlemen mengambil inisiatif selama satu hari, pekan lalu, namun gagal menyatukan satu opsi yang dapat menggantikan kesepakatan May.
Frustrasi muncul di dalam blok, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker pada Minggu mengatakan kepada stasiun TV Italia bahwa Uni Eropa habis kesabaran dengan Inggris.
Namun, tampaknya ada momentum di balik rencana mencari kesepakatan yang akan melihat Inggris tetap dalam semacam serikat kebea-cukaian dengan Uni Eropa. Menyetujui serikat pabean, jika diminta oleh anggota parlemen, malah bisa jadi memicu pemogokan massal para menteri.
Namun demikian dapat mengabaikan instruksi anggota parlemen, di mana para menteri pro-Uni Eropa sudah berhenti bersuara menentang pemerintah. Semuanya membuat pemilihan tampak memungkinkan. PM May sendiri pekan lalu memperingatkan setelah penolakan ketiga atas kesepakatannya.
"Saya khawatir kita melampaui batas proses ini di Parlemen," cetusnya, dinukil dari laman AFP, Senin 1 April 2019.
Anggota parlemen konservatif di seluruh dewan mengatakan mereka akan memblokir langkah seperti itu, yang membutuhkan dukungan dua pertiga di parlemen.
Pemungutan suara Minggu memberi alasannya. Partainya telah tergelincir sebanyak tujuh persen, menurut Sunday Mail, menempatkan Partai Buruh naungan Jeremy Corbyn di jalurnya untuk menjadi partai terbesar jika pemilihan diadakan.
Wakil ketua Partai Konservatif James Cleverly berkata bahwa partai itu tidak mempersiapkan pemilihan cepat. Tergelincir dalam dukungan bertepatan dengan kegagalan partai untuk mencapai Brexit pada 29 Maret, mengecewakan pendukungnya, yang memberikan suara menyokong keluar dari Uni Eropa.
Jajak pendapat juga menemukan dukungan tipis buat referendum kedua. May juga menghadapi imbauan massal dari anggota parlemennya sendiri supaya segera mundur sebagai pemimpin partai -- dan pemerintah -- daripada menunggu sampai fase keluarnya Brexit telah diselesaikan, seperti yang dijanjikan.
Dia belum menyerah pada kesepakatan meskipun ditolak tiga kali oleh parlemen. Dilaporkan PM May mempertimbangkan apakah akan mengembalikan prosesnya untuk pemungutan suara keempat, berpotensi pekan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
