Mereka juga meminta UE untuk menolak janji Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertekad mencapai "perjanjian terhebat abad ini" terkait konflik berkepanjangan tersebut. UE diminta menolaknya jika kesepakatan AS itu merugikan Palestina.
Surat terbuka itu, dirilis oleh kantor berita Guardian, Senin 15 April 2019, muncul setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana memperluas kedaulatan Israel atas permukiman di Tepi Barat.
Dalam surat tersebut, UE diminta mengukuhkan posisi mengenai adanya sebuah "negara Palestina yang berdiri di samping Israel berdasarkan kesepakatan garis perbatasan pra-1967."
"Yerusalem juga harus menjadi ibu kota bagi kedua negara, dan kedaulatan keduanya harus sama-sama dihormati," ungkap surat tersebut.
Dari puluhan petinggi Eropa yang menandatangani surat tersebut, terdapat mantan perdana menteri dari Italia, Prancis dan Swedia. Mereka meminta agar UE "menolak segala bentuk perjanjian yang tidak memenuhi standar (yang disebutkan dalam surat)."
"Israel dan wilayah Palestina yang diduduki merupakan sesuatu yang tidak adil. Hal ini tidak dapat dilanjutkan, baik bagi warga Israel, Palestina maupun masyarakat Eropa," sebut para petinggi di surat tersebut.
Sementara itu Palestina telah membentuk pemerintahan baru. Pengumuman kabinet baru ini diumumkan perdana menteri terpilih Palestina Mohammad Shtayyeh.
Beberapa posisi kunci tidak berubah dari kabinet sebelumnya yang dipimpin PM Palestina Rami Hamdallah.
Sejumlah analis menilai perubahan kabinet ini didesain untuk mengisolasi kelompok Hamas dari kesatuan Palestina. Sejak lebih dari satu dekade terakhir, Hamas terus berseteru dengan faksi Fatah dan juga Shtayyeh.
Baca: Otoritas Palestina Bentuk Pemerintahan Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
