Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) bersama Perdana Menteri terpilih Mohammad Shtayyeh di Ramallah, 13 April 2019. (Foto: AFP/ABBAS MOMANI)
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) bersama Perdana Menteri terpilih Mohammad Shtayyeh di Ramallah, 13 April 2019. (Foto: AFP/ABBAS MOMANI)

Otoritas Palestina Bentuk Pemerintahan Baru

Internasional jalur gaza palestina israel
Willy Haryono • 15 April 2019 12:18
Ramallah: Otoritas Palestina membentuk pemerintahan baru yang didominasi loyalis Presiden Mahmoud Abbas. Pengumuman kabinet baru ini diumumkan perdana menteri terpilih Palestina Mohammad Shtayyeh.
 
Dikutip dari laman AFP, Minggu 14 April 2019, beberapa posisi kunci tidak berubah dari kabinet sebelumnya yang dipimpin PM Rami Hamdallah.
 
Sejumlah analis menilai perubahan kabinet ini didesain untuk mengisolasi kelompok Hamas dari kesatuan Palestina. Sejak lebih dari satu dekade terakhir, Hamas terus berseteru dengan faksi Fatah dan juga Shtayyeh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam pernyataan pada akhir pekan kemarin, Abbas mengonfirmasi terbentuknya pemerintahan baru dan menyambut baik kabinet PM Mohammad Shtayyeh.
 
Kabinet baru terdiri dari banyak sekutu Fatah. Namun ada beberapa faksi, termasuk Front Pembebasan Palestina, menginginkan pemerintahan bersatu yang juga melibatkan Hamas.
 
Hamas adalah kelompok penguasa Jalur Gaza, sementara Otoritas Palestina dikepalai Abbas di Tepi Barat.
 
Pemerintahan baru PM Shtayyeh menggantikan kabinet teknokratik yang pernah didukung Hamas dan beberapa faksi lainnya. Menteri Luar Negeri Riyadh al-Maliki dan Menteri Keuangan Shukri Bishara masih dipertahankan dalam kabinet baru Palestina.
 
Ateh Abu Seif, seorang warga Palestina yang pernah dihajar habis-habisan oleh sekelompok orang di Gaza, akan menjadi Menteri Kebudayaan.
 
Pembentukan kabinet baru telah diperintahkan Abbas kepada Shtayyeh sejak 10 Maret. Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, menyambut baik kabinet baru PM Shtayyeh.
 
"PBB berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan kepemimpinan Palestina dan masyarakatnya dalam mengakhiri pendudukan (oleh Israel) serta terus mendukung usaha menuju pembentukan negara berdasarkan resolusi PBB," ujar Mladenov.
 
Hamas dan Fatah berseteru sejak Hamas menguasai Jalur Gaza pada 2007. Politik Palestina pun terpecah sejak saat itu, dan berbagai upaya rekonsiliasi kedua faksi belum membuahkan hasl hingga saat ini.
 
Merespons pembentukan kabinet baru, Hamas menilai Fatah telah melakukan penyelewengan kekuasaan.
 
Baca:Perselisihan Fatah-Hamas kembali Hambat Rekonsiliasi
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif