Darmin Nasution berbicara dalam pertemuan CPOPC di Brussels, Belgia, 8-9 April 2019. (Foto: CPOPC)
Darmin Nasution berbicara dalam pertemuan CPOPC di Brussels, Belgia, 8-9 April 2019. (Foto: CPOPC)

UE Dinilai Berusaha Hilangkan Sawit dari Pasar Eropa

Internasional minyak sawit minyak kepala sawit uni eropa
09 April 2019 08:44
Brussels: Misi Gabungan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) menggelar pertemuan di Brussels, Belgia, selama dua hari pada tanggal 8 dan 9 April 2019.
 
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memimpin delegasi Indonesia, sedangkan Malaysia dipimpin oleh Dato ’Dr. Tan Yew Chong, Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Primer Malaysia.
 
Kolombia yang bertindak sebagai negara pengamat diwakili oleh Yang Mulia Felipe Garcia Echeverri, Duta Besar Kolombia untuk Kerajaan Belgia yang juga menjabat Kepala Misi Kolombia untuk Uni Eropa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam rilis yang diterima Medcom.id, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 CPOPC yang diadakan pada 28 Februari di Jakarta. Saat itu, anggota CPOCC dengan sangat keras memprotes Suplemen Resolusi petunjuk Tambahan 2018/2001 Uni Eropa mengenai Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II, Delegated Act).
 
Dalam pertemuan tersebut telah tercapai kesepakatan bersama untuk membahas langkah-langkah diskriminatif yang ditimbulkan otoritas Uni Eropa mengenai pembatasan penggunaan Kelapa Sawit untuk Bio Fuel.
 
Negara-negara Anggota CPOPC memandang undang-undang yang anti kelapa sawit itu sebagai kompromi politik di Uni Eropa yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan. CPOPC menduga kompromi itu dilakukan demi keuntungan minyak nabati yang berasal dari Bunga Matahari (Sun flower) dan Rapseed maupun minyak nabati impor lainnya seperti Soya Bean oil yang kurang kompetitif.
 
Dalam pandangan CPOPC, maksud dari undang undang yang diusulkan itu adalah untuk membatasi dan secara efektif melarang semua minyak sawit di Uni Eropa untuk pengunaan BIO Fuel melalui penelitian yang cacat secara ilmiah dengan mempergunakan ILUC (Indirect Land Use Change) perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.
 
Kriteria yang tidak berdasarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan yang dipergunakan dalam “Delegated Act," sengaja memfokuskan minyak kelapa sawit sebagai penyebab "deforestasi" tanpa mengupayakan untuk memasukkan penelitian lingkungan yang lebih luas terkait budidaya minyak nabati lainnya termasuk Rapeseed dan Soya oil.
 
Lebih lanjut, resolusi Undang-undang yang diajukan dipandang CPOPC sebagai instrumen unilateral yang ditujukan terhadap produsen minyak kelapa sawit. Resolusi UU itu justru dinilai menghambat pencapaian pengentasan kemiskinan dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pereserikatan Bangsa Bangsa (SDGs) lainnya.
 
CPOC sangat menentang "Delegated Act" yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai produk yang tidak memerhatikan pembangunan berkelanjutan karena ILUC yang 'berisiko tinggi.'
 
UE dinilai menggunakan Undang-undang “Delegated Act” untuk memberlakukan larangan impor minyak kelapa sawit dan lebih mendorong promosi minyak nabati yang ditanam sendiri di kawasan UE.
 
CPOPC dengan tegas menyuarakan keprihatinan, karena asumsi-asumsi yang didasarkan pada kriteria yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta "contradictionary" bertolak belakang dengan fakta.
 
Argumentasi Komisi Uni Eropa bahwa Undang-undang yang diresolusikan didasarkan pada alasan ilmiah dan lingkungan sangat irasional sebagaimana argumentasi Komisi Uni Eropa yang menyimpulkan bahwa minyak kedelai dari sumber selektif telah dikategorikan sebagai ILUC risiko rendah, meskipun penelitian internal UE sendiri menyimpulkan bahwa kedelai lebih bertanggung jawab terhadap 'deforestasi impor.'
 
Manuver politik Komisi Uni Eropa secara jelas bertujuan untuk menghilangkan minyak kelapa sawit dari pasar Uni Eropa secara sepihak. Hal ini bukan saja merugikan negara produsen minyak kelapa sawit, tapi juga korporasi pengguna minyak kelapa sawit di Uni Eropa yang telah melakukan investasi besar, terutama dalam melakukan pengembangan “bio fuel” untuk menggantikan bahan bakar berbasi fosil. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Uni Eropa dan Konvensi Internasional di bidang Ekonomi dan Hak Sosial.
 
CPOPC akan menyampaikan kekhawatiran Pemerintah kepada para pemimpin dan otoritas Uni Eropa dengan harapan dapat membuka jalan menuju solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait, termasuk pihak stakeholders sebagai pengguna minyak kelapa sawit dari Uni Eropa.
 
Baca:Menko Darmin Lawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif