Kubu pro kemerdekaan mendesak etnis Kanak untuk melepaskan "belenggu otoritas kolonial" Prancis. Kendati sekitar 175 ribu warga terdaftar sebagai pemilih, namun Kanak hanya berkontribusi kurang dari 50 persen total elektorat.
Dalam referendum ini, warga akan disodori pertanyaan: "Apakah Anda ingin Kaledonia Baru mendapat kedaulatan penuh dan menjadi merdeka?" Di bawah perjanjian 1998, jika referendum ini berakhir dengan kemenangan kubu "Tidak," maka dua pemilihan lanjutan dapat digelar lagi sebelum 2022.
Baca: Kaledonia Baru: Tetap Bersama atau Berpisah dari Prancis?
"Kaledonia Baru tetap memilih untuk bersama Prancis. Ini adalah mosi percaya di Prancis, masa depan dan nilai-nilainya," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron, dikutip dari Guardian, Senin 5 November 2018.
Selama ini, Kaledonia Baru bergantung pada Prancis untuk sektorpertahanan dan pendidikan. Mereka menerima sekitar 1,3 miliar euro atau setara Rp22 triliun dari pemerintah Prancis pada setiap tahunnya.
Kaledonia Baru tertelak lebih dari 16.700 kilometer dari Prancis dan telah menjadi koloni sejak 1953.
Gagasan Kaledonia Baru untuk berpisah dengan Prancis ini mengikuti jejak dari negara kepulauan Pasifik lainnya yaitu Djibouti (1977) dan Vanuatu (1980).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
