PM Inggris Theresa May. (Foto: AFP)
PM Inggris Theresa May. (Foto: AFP)

PM Inggris Lolos dari Mosi Tidak Percaya

Internasional brexit
Sonya Michaella • 13 Desember 2018 10:34
London: Perdana Menteri Inggris Theresa May lolos dari mosi tidak percaya Partai Konservatif. Dia memperoleh 200 dukungan, sementara 117 orang menentangnya.

Mosi tidak percaya ini dikeluarkan setelah Konservatif yang mendukung Brexit, tak setuju kesepakatan Inggris dengan Uni Eropa bulan lalu. 

Tak hanya itu, 48 anggota parlemen marah kepada kebijakan Brexit milik May karena dianggap mengkhianati hasil referendum 2016 silam. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Hasil ini akan membuat May kebal dari kritikan anggota Partai Konservatif. Usai pengajuan ini, Partai Konservatif tidak bisa lagi mengajukan mosi serupa beberapa tahun ke depan. "Saya bersumpah untuk memberikan Brexit pada orang-orang yang memilih 'Ya'," kata May, dikutip dari BBC, Kamis 13 Desember 2018.

Baca: PM Inggris Tunda Voting Brexit

"Saya senang menerima dukungan rekan-rekan saya dalam pemungutan suara malam ini," lanjut dia.

Sebelum mosi tidak percaya ini dilaksanakan, May sempat menggalang dukungan untuk menyelamatkan kesepakatan Brexit-nya. Salah satunya, May terbang ke Jerman untuk bertemu Kanselir Angela Merkel.

Senin kemarin, Pengadilan Hukum Eropa (ECJ) menyebutkan bahwa Inggris dapat membatalkan Brexit tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada 27 negara anggota UE. Para hakim ECJ juga mengatakan Brexit dapat dibatalkan tanpa perlu mengubah status keanggotaan Inggris di UE.

Baca: Pengadilan Uni Eropa: Inggris Bisa Batalkan Brexit

Keputusan ECJ menyebutkan bahwa seorang negara anggota dapat mengubah keputusannya untuk meninggalkan UE, dengan catatan perjanjian perpisahan belum resmi disodorkan. Perubahan sikap juga dapat dilakukan jika negara anggota itu belum juga mengonfirmasi perpisahannya dua tahun usai memutuskan berpisah.

Namun ECJ menegaskan, keputusan mengubah sikap harus dicapai "melalui proses demokratik." Dalam kasus Brexit, jika Inggris ingin membatalkannnya, maka harus disetujui mayoritas parlemen.



(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi