“Indonesia meminta dukungan negara anggota PBB atas pencalonan Indonesia sebagai anggota CCPCJ," kata Darmansjah dalam pertemuan itu, Jumat, 19 Mei 2021.
Indonesia telah 3 kali menjadi anggota CCPCJ pada periode 2004-2009, 2013-2015 dan 2018-2020. Dalam kesempatan itu, Djumala meminta PBB memberi perhatian serius pada kejahatan perikanan (fishery crime).
Baca: Presiden Majelis Umum PBB Apresiasi Peran Indonesia Cari Solusi untuk Palestina
Sebab, kejahatan lintas batas ini tak hanya merugikan ekonomi negara, namun memberi dampak buruk pada aspek sosial dan ekosistem laut. Kemudian, memiliki juga kaitan dengan kejahatan transnasional lainnya.
Darmansjah juga menyampaikan komitmen Indonesia pada kerja Komite Penyusunan Konvensi Internasional terkait kejahatan siber yang telah memulai pertemuan resmi pertama di New York pada 10 Mei 2021. Pada pertemuan ini, Indonesia terpilih secara aklamasi sebagai salah satu anggota Biro Ad Hoc Committee.
Komite ini diberikan mandat oleh Majelis Umum PBB untuk membentuk suatu instrumen hukum internasional penanganan kejahatan siber. Sesi ke-30 CCPCJ berlangsung secara hybrid pada 17-21 Mei 2021 di Wina, Austria membahas berbagai isu terkait kerja sama internasional pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Delegasi Indonesia dipimpin Duta Besar / Watap RI Wina dan beranggotakan unsur dari Kemenko Polhukam, Kemenkumham, Kemlu, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, BNPT dan KBRI/PTRI Wina.
CCPCJ merupakan badan pembuat kebijakan utama PBB di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dan merupakan forum untuk bertukar keahlian, pengalaman dan informasi untuk mengembangkan strategi nasional dan internasional, menanggulangi kejahatan nasional dan transnasional dan mendorong keadilan sistem administrasi peradilan pidana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
