Pernyataan ini menuai kritik keras dari Jerman, Prancis, dan Uni Eropa pada 8 Januari 2025, yang menyebut bahwa ancaman terhadap wilayah kedaulatan tidak dapat diterima.
Kritik Jerman
Juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit, menegaskan bahwa prinsip "tidak boleh ada perubahan batas wilayah secara paksa" adalah hukum internasional yang fundamental.Hebestreit juga merujuk pada Piagam PBB yang melindungi kedaulatan wilayah negara-negara anggota.
"Seperti biasa, prinsip tegas berlaku bahwa batas-batas wilayah tidak boleh diubah dengan kekuatan," tegas Hebestreit.
Kanselir Jerman Olaf Scholz menambahkan bahwa "ketidakterpahaman" mewarnai diskusi dengan para pemimpin Uni Eropa terkait pernyataan Trump.
"Prinsip inviolabilitas batas wilayah berlaku untuk semua negara, tanpa memandang letak geografisnya," ujar Scholz, yang mengaitkan pentingnya prinsip ini dengan invasi Rusia di Ukraina.
Kritik Prancis
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa Uni Eropa tidak akan membiarkan ancaman terhadap perbatasan kedaulatannya."Tidak ada pertanyaan tentang Uni Eropa membiarkan negara lain, siapa pun mereka, menyerang perbatasan kedaulatannya," kata Barrot dalam wawancaranya dengan radio Prancis Inter. Ia juga menambahkan,
"Kita telah memasuki era di mana hukum yang berlaku adalah hukum yang kuat, dan Eropa harus menjadi benua yang lebih kuat."
Kritik Uni Eropa
Uni Eropa menyebut komentar Trump tentang Greenland sebagai "hipotesis liar." Juru bicara Komisi Eropa, Paula Pinho, menyatakan bahwa kedaulatan negara-negara harus dihormati sebagai prinsip dasar."Kami berbicara tentang sesuatu yang sangat hipotetis dan ekstrem," kata Pinho, menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan pemerintahan Trump yang baru.
Trump sendiri dalam pernyataan di platform Truth Social mengklaim bahwa kepemilikan Greenland akan menguntungkan rakyatnya dan meningkatkan keamanan ekonomi AS.
"Greenland adalah tempat luar biasa, dan rakyatnya akan sangat diuntungkan jika menjadi bagian dari bangsa kita," tulis Trump, sembari menyebut visinya dengan slogan "MAKE GREENLAND GREAT AGAIN."
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dengan tegas menolak ide tersebut dan menekankan bahwa Greenland bukan untuk dijual.
"Saya tidak berpikir adalah cara yang baik untuk saling berhadapan dengan sarana finansial ketika kita adalah sekutu dan mitra dekat," ujarnya. Frederiksen juga menyoroti pentingnya menghormati keinginan rakyat Greenland.
Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, yang pernah menyerukan kemerdekaan dari Denmark, juga menyatakan tidak ada minat untuk menjadi bagian dari AS.
Baca Juga:
Alasan Trump Ingin Greenland, Salah Satunya untuk Lawan Rusia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
