Seruan dituangkan dalam sebuah resolusi yang diajukan Inggris dan Uni Eropa. Resolusi itu diadopsi tanpa pemungutan suara. Rusia dan Tiongkok mengaku "tidak ikut" dalam konsensus tersebut.
Resolusi diadopsi usai investigator HAM PBB untuk Myanmar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan sanksi, embargo senjata, dan larangan perjalanan terkait kudeta.
Amerika Serikat, yang menjatuhkan sanksi versinya sendiri kepada Myanmar pada Kamis kemarin, mendesak negara-negara anggota PBB untuk mengikuti langkahnya. Seruan itu merupakan kali pertamanya AS mengeluarkan pernyataan sejak bergabung kembali ke Dewan HAM PBB pekan ini.
Pelapor khusus PBB Thomas Andrews mengatakan adanya "laporan serta bukti foto" bahwa pasukan keamanan Myanmar menggunakan peluru tajam terhadap demonstran sejak melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.
"Resolusi DK PBB pernah menangani situasi serupa dengan disertai mandat, embargo senjata, dan larangan perjalanan, serta seruan untuk melakukan aksi yudisial di Pengadilan Kriminal Internasional," ujar Andrews.
"Semua opsi ini harusnya tetap terbuka," lanjut dia, dilansir dari Al Jazeera pada Minggu, 14 Februari 2021.
Sementara itu di Myanmar, kendaraan militer terpantau melintas di sejumlah kota di tengah aksi protes menentang kudeta. Suara tembakan juga terdengar di beberapa lokasi.
Baca: Pelapor Khusus PBB Tuding Militer Myanmar 'Deklarasikan Perang'
Ribuan demonstran turun ke jalan sembari membawa poster wajah Suu Kyi pada aksi protes hari kesembilan pada Minggu kemarin. Penahanan terhadap Suu Kyi, yang dilakukan di bawah tuduhan kasus terkait impor walkie-talkie, berakhir pada Senin ini.
Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, belum dapat dihubungi awak media mengenai apa yang akan terjadi hari ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
