Dalam pemungutan suara di markas DK PBB di New York, 13 negara anggota mendukung perpanjangan misi hingga 30 April 2025. Sementara dua anggota tetap DK PBB, Rusia dan Tiongkok, memilih abstain.
Resolusi tersebut berupaya mempertahankan kapasitas maksimum 17.000 tentara dan total 2.101 personel polisi. Hal ini juga terjadi pada saat yang penting ketika Sudan Selatan mempersiapkan pemilu pertamanya pascakemerdekaan.
Wakil perwakilan Tiongkok untuk PBB, Dai Bing, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa resolusi tersebut "memberikan terlalu banyak tekanan" terhadap pemerintah Sudan Selatan, dan membuat penilaian "di luar batas wajar."
Tiongkok lebih lanjut mengkritik Amerika Serikat (AS) karena mengabaikan seruan untuk melakukan amandemen.
"Pemegang pena harus menunjukkan inklusivitas, tetap obyektif dan tidak memihak," ujar Dai, seperti dikutip dari Anadolu Agency pada Selasa, 30 April 2024.
Wakil Tetap Rusia untuk Urusan Politik, Anna Evstigneeva, memuji peran UNMISS di Sudan Selatan. Namun, Moskow menolak perluasan mandat yang ia sebut sebagai misi yang "sudah rumit" di Sudan Selatan.
Mengatakan bahwa teks resolusi penuh dengan kata-kata yang "berfokus pada politik dalam negeri," Anna menuduh Washington sebagai pihak yang telah "merusak" kepercayaan. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)
Baca juga: 52 Orang Termasuk Penjaga Perdamaian PBB Tewas dalam Bentrokan di Sudan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
