Delegasi Ombudsman Indonesia melakukan studi banding ke Kopenhagen, Denmark. (Ombudsman Indonesia)
Delegasi Ombudsman Indonesia melakukan studi banding ke Kopenhagen, Denmark. (Ombudsman Indonesia)

Ombudsman RI Studi Banding ke Denmark Terkait Inklusivitas Penyandang Disabilitas

Willy Haryono • 23 November 2021 07:13
Kopenhagen: Dalam kunjungan ke Kopenhagen, Denmark baru-baru ini, Delegasi Ombudsman Indonesia (ORI) berkesempatan mengunjungi berbagai otoritas terkait di Denmark yang menangani aksesibilitas dan inklusivitas untuk penyandang disabilitas. 
 
Delegasi ORI dipimpin Dr. Johanes Widijantoro (anggota ORI), beranggotakan Meilani F. Limpar (Ketua ORI Provinsi Sulawesi Utara), Junika Rajagukguk (staf ORI) dan Eka Setiawan (Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia cabang DKI). 
 
Dalam sesi pertemuan dengan Danish Parliamentary Ombudsman, Direktur Hubungan Internasional DPO, Klavs Kinnerup Hede, memaparkan bahwa Denmark memastikan perlakuan yang sama untuk penyandang disabilitas. Tugas ini dilimpahkan dari Parlemen Denmark kepada DPO pada 2010, saat Parlemen Denmark meratifikasi UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


DPO mengawasi gedung atau fasilitas publik di Denmark agar dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas, misalnya memiliki lokasi parkir khusus untuk penyandang disabilitas, pintu masuk yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda, dan toilet yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. DPO juga mendapat mandat untuk mengelola keluhan/kritikan dari masyarakat terkait aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dan melaporkannya ke Parlemen.
 
Sementara itu, dalam pertemuan dengan Danish Institute for Human Rights (DIHR), delegasi ORI diperlihatkan bagaimana DIHR memperjuangkan inklusivitas, yaitu dengan mengangkat slogan "Nothing about us without us" dan konsep desain universal. Konsep ini mengharapkan bangunan-bangunan yang akan dibangun dapat didesain sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut tidak hanya dapat diakses penyandang disabilitas, namun juga perempuan hamil, ibu-ibu dengan kereta bayi, orang-orang tua, dan anak-anak kecil yang baru belajar berjalan. 
 
Selain bangunan, konsep desain universal ini diharapkan dapat diterapkan juga pada perangkat elektronik, sehingga bisa digunakan seluruh kalangan. Konsep ini mulai dikenal luas di Eropa, dan diharapkan dapat semakin dikenal dan digunakan di seluruh dunia.
 
Denmark sendiri telah berkomitmen bahwa pada 2025 seluruh fasilitas publik di Denmark harus dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. 
 
Dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 23 November 2021, delegasi ORI juga mengadakan kunjungan ke kantor Dansk Handicap Forbund (DHF, Danish Disability Council). Gedung tempat DHF berlokasi disebut sebagai "the most accessible building in the world" karena dirancang sedemikian rupa sehingga sangat mudah dan nyaman diakses dan digunakan para penyandang disabilitas fisik.
 
Dalam kunjungan tersebut, perwakilan DHF, Ulla Tøjmer, memaparkan bahwa di bawah paying DHF terdapat 34 organisasi penyandang disabilitas fisik dengan anggota total sekitar 8.000 orang penyandang disabilitas di seluruh Denmark. DHF sendiri berfungsi sebagai wadah bagi para penyandang disabilitas untuk mengaktualisasikan diri dan juga memberi pendampingan kepada mereka semua dalam upaya mendapatkan perlakuan setara dari Pemerintah Denmark.
 
Implementasi utama dari kunjungan ini adalah meningkatkan awareness dan kesamaan pandangan di kalangan internal ORI mengenai pentingnya aksesibilitas dan inklusivitas untuk para penyandang disabilitas. Setelah itu, ORI berharap dapat berperan lebih besar dalam memastikan tersedianya aksesibilitas dan inklusivitas dalam pelayanan publik dan fasilitas publik di Indonesia.
 
Penjajakan kerja sama Ombudsman Indonesia dan Denmark telah dirintis sejak 2019. Dalam kerangka Plan of Action 2021-2024 yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Denmark Jeppe Kofod pada Senin, 22 November 2021, kerja sama ini termasuk dalam sub-topik Promoting Democracy, Good Governance and Human Rights.
 
Baca:  Indonesia-Denmark Sepakati 2 Perjanjian, Termasuk di Bidang Infrastruktur
 
Denmark dikenal sebagai negara dengan civil society yang kuat. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah relatif tinggi.
 
Prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh masyarakat dan Pemerintah Denmark adalah persamaan, kompensasi, unsur masyarakat yang bertanggung jawab dan solidaritas. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, kebijakan yang diharapkan dikeluarkan oleh Pemerintah Denmark adalah yang berkelanjutan dan mendapat dukungan kuat dari publik.
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif