Ketimpangan ini menjadi salah satu isu yang terus disuarakan Indonesia, termasuk di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk mengatasinya, Indonesia menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan skema berbagi dosis saat ini, yakni Covax Facility.
"Untuk skema berbagi dosis, saya sekali lagi menekankan negara-negara dengan kelebihan pasokan harus berbagi secara lebih transparan, menyampaikan waktu pengiriman, dan menghindari berbagi dosis vaksin yang sudah akan habis masa berlakunya," ucap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers secara virtual dari New York, Amerika Serikat.
Pernyataan disampaikan Menlu Retno dalam pertemuan Gavi Board dengan para co-chairs COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB. Menlu Retno merupakan salah satu co-chairs Covax AMC EG.
Dalam pertemuan, Menlu Retno dan sejumlah tokoh lainnya memberikan masukan kepada Dewan GAVI untuk membangun strategi selanjutnya dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Selain soal pasokan, pertemuan juga membahas mengenai diskriminasi vaksin. Ada sejumlah negara yang membeda-bedakan vaksin sesuai mereknya, termasuk yang sudah masuk daftar Emergency Use Listing (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Menlu Retno menegaskan diskriminasi semacam itu sudah sangat mengkhawatirkan dan harus segera diakhiri.
"Ada beberapa negara melarang pelaku perjalanan lintas batas meskipun telah divaksin dengan jenis yang mendapatkan EUL dari WHO, tetapi masih tetap dilarang untuk masuk ke negara tersebut. Atau mereka boleh masuk namun harus mendapatkan booster dari vaksin yang telah diakui oleh otoritas mereka," sebut Menlu Retno.
"saya meminta agar WHO, GAVI, COVAX Facility melakukan joint effort untuk mencegah diskriminasi vaksin ini terus terjadi," lanjutnya.
Baca: Indonesia Terus Galang Dukungan untuk Lawan Diskriminasi Vaksin
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
