Kendati begitu, masih saja ada beberapa negara yang menolak kedatangan individu penerima vaksin-vaksin tertentu. Padahal, individu tersebut sudah mendapat vaksin yang termasuk dalam daftar EUL WHO.
Diskriminasi vaksin ini merupakan salah satu hal yan selalu disuarakan Indonesia di forum dunia, termasuk di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Indonesia terus menggalang dukungan untuk melawan diskriminasi vaksin yang sangat mengkhawatirkan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers secara virtual dari New York, Amerika Serikat, Rabu, 29 September 2021.
Menlu Retno menyesalkan adanya sejumlah negara yang masih menolak individu penerima vaksin tertentu, seperti merek Sinovac yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Kalau pun diperbolehkan masuk, lanjut Menlu Retno, individu tersebut diwajibkan menerima suntikan vaksin penguat atau booster.
Padahal seharusnya penolakan atau prosedur pemberian vaksin booster tidak diperlukan karena vaksin yang diterima sudah sesuai dengan standar WHO.
Masih mengenai vaksin, Indonesia juga terus menyuarakan masalah ketimpangan pasokan antara negara-negara kaya dan miskin. Masalah kesenjangan ini perlu terus ditangani, termasuk melalui skema berbagi dosis COVAX.
Baca: Menlu Soroti Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19 Negara Maju dengan Afrika
"Isu lain yang selalu disuarakan adalah pemulihan ekonomi global, termasuk mengenai rantai pasokan," ungkap Menlu Retno.
"Selain itu, Indonesia juga menyuarakan mengenai kerja sama tata kelola kesehatan yang lebih kuat, untuk memastikan kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi di masa mendatang," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
