Perwakilan Tetap RI untuk PBB New York, Arrmanatha Nasir./AFP
Perwakilan Tetap RI untuk PBB New York, Arrmanatha Nasir./AFP

Pada Debat PBB, Indonesia Paparkan 3 Poin Terkait Perlindungan Warga Sipil

Marcheilla Ariesta • 27 Januari 2022 19:48
New York: Indonesia menyerukan untuk memperkuat komitmen terhadap Piagam PBB terkait penyelesaian sengketa dengan damai. Perwakilan Tetap RI di PBB New York, Arrmanatha Nasir mengatakan, perang memiliki konsekuensi yang menghancurkan kemanusiaan.
 
"Sebuah serangan tunggal pada populasi perkotaan yang padat dapat menghancurkan sekolah, rumah sakit, perumahan, dan infrastruktur penting lainnya," kata Arrmanatha di New York, Kamis, 27 Januari 2022.
 
Ia mengatakan, perang hanya akan membunuh banyak nyawa tak bersalah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dewan Keamanan harus terus menjalankan bobot moralnya untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata, terutama perempuan dan anak-anak," lanjut Arrmanatha.
 
Indonesia menegaskan tiga poin dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB terkait 'Wars in Cities: Protection of civilian'. Adapun debat kali dipimpin oleh Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store.
 
Sementara poin pertama yang disampaikan Indonesia adalah, mengulangi seruan untuk gencatan senjata global.
 
Arrmanatha menuturkan, untuk menyelamatkan nyawa, semua kekerasan ini harus dihentikan. Di saat yang sama, lanjutnya, akses kemanusiaan harus diberikan untuk membantu warga sipil yang tidak bersalah.
 
Baca juga: Wakili CEIRPP di Debat PBB, Indonesia Ingatkan Kembali Situasi Kritis Palestina
 
Ia menjelaskan, waktu harus diberikan agar dialog politik dapat berlangsung dan memberikan kesempatan perdamaian lagi.
 
"Mereka yang perang harus memanfaatkan gencatan senjata untuk melihat dampak yang menghancurkan di lapangan dan menilai kembali apa yang dibutuhkan rakyat," jelasnya.
 
Poin kedua, Arrmanatha mengatakan, perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melindungi warga sipil. Kebijakan yang ditujukan untuk melindungi warga sipil harusnya strategis, inklusif dan yang terpenting berpusat pada rakyat.
 
Ia menjelaskan, masyarakat lokal harus memainkan 'peran integral' dalam pengembangan dan implementasi strategi perlindungan warga sipil.
 
"Oleh karena itu, program perlindungan sipil harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak," lanjut Arrmanatha.
 
Bagi Indonesia, kata dia, keterlibatan masyarakat yang sejati tetap menjadi salah satu alat paling efektif dalam mencegah hilangnya nyawa.
 
Yang terakhir, Arrmanatha menjelaskan, perlunya pemberdayaan perempuan untuk melindungi warga sipil. Sebagai agen perlindungan warga sipil, perempuan memiliki akses yang lebih besar ke masyarakat.
 
"Mereka adalah pendukung penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan. Perempuan memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan selama konflik bersenjata dan bahkan dalam mencegah konflik terjadi di tempat pertama," serunya.
 
Ia menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pasukan penjaga perdamaian perempuan sejalan dengan Resolusi 2538.
 
"Kami percaya, partisipasi penuh, efektif dan bermakna dari perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian termasuk di tingkat kepemimpinan dapat berkontribusi pada keterlibatan masyarakat yang lebih efektif dan oleh karena itu perlindungan warga sipil," serunya.
 
Arrmanatha menyerukan untuk memperkuat komitmen kita terhadap Piagam PBB. 
 
"Semua anggota, termasuk anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti tidak menggunakan kekuatan, menghormati integritas wilayah, penyelesaian sengketa secara damai, dan menghormati hukum internasional," pungkasnya.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif