Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk berada di kantornya di Jenewa, Swiss, 17 Oktober 2022. (SALVATORE DI NOLFI / POOL / AFP)
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk berada di kantornya di Jenewa, Swiss, 17 Oktober 2022. (SALVATORE DI NOLFI / POOL / AFP)

PBB Desak Elon Musk Pastikan Twitter Hormati HAM

Willy Haryono • 06 November 2022 11:23
Jenewa: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak miliarder Elon Musk untuk memastikan hak asasi manusia (HAM) menjadi hal sentral di media sosial Twitter. Desakan disampaikan PBB di saat Elon Musk memulai proses pemecatan sekitar separuh dari 7.500 staf Twitter.
 
Dalam sebuah surat terbuka, Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk mengatakan bahwa pemecatan tersebut "bukan merupakan sebuah awal yang baik."
 
"Saya menuliskan surat ini dengan kekhawatiran mengenai ruang publik digital dan peran Twitter di dalamnya," ungkap Turk, dikutip dari laman Guardian, Minggu, 6 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia juga memperingatkan Twitter untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian serta misinformasi, serta menyoroti pentingnya perlindungan terhadap privasi pengguna.
 
Sejak membeli Twitter dengan uang senilai USD44 miliar pekan kemarin, Elon Musk membubarkan dewan direksi, memecat CEO Parag Agrawal beserta jajaran manajer seniornya, dan juga memulai pemecatan massal pada Jumat kemarin.
 
Semua staf Twitter mendapat surat elektronik (email), yang isinya adalah seputar kabar mengenai apakah mereka dipecat atau tidak.
 
Turk, yang mengunggah surat terbuka itu di Twitter, menuliskan: "Seperti semua perusahaan lainnya, Twitter perlu memahami potensi bahaya dari media sosialnya, dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani hal tersebut."
 
"Penghormatan terhadap HAM harus menjadi semacam pagar pembatas mengenai penggunaan dan evolusi Twitter. Singkat kata, saya meminta Anda untuk memastikan hak asasi manusia menjadi hal sentral dalam manajemen Twitter di bawah kepemimpinan Anda," lanjutnya.
 
Menjadi Komisaris Tinggi HAM PBB bulan lalu, Turk mendesak Twitter untuk menegakkan hak privasi dan kebebasan berekspresi pengguna di bawah aturan-aturan relevan. Selain itu, Twitter juga diminta secara transparan melapor jika ada tekanan-tekanan dari pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak privasi serta berekspresi pengguna.
 
Baca:  Waduh, Biden Tuduh Elon Musk 'Muntahkan' Kebohongan via Akuisisi Twitter
 
(WIL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif