Sebuah sesi di Majelis Umum PBB di New York, AS. (AFP)
Sebuah sesi di Majelis Umum PBB di New York, AS. (AFP)

Resolusi Baru, Anggota Tetap DK PBB Harus Justifikasi Setiap Penggunaan Veto

Internasional pbb Dewan Keamanan PBB Rusia-Ukraina DK PBB Perang Rusia-Ukraina Rusia vs Ukraina
Willy Haryono • 27 April 2022 14:41
New York: Anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kini tak bisa sembarangan menggunakan hak veto. Melalui sebuah resolusi baru Majelis Umum PBB yang disepakati secara konsensus pada Selasa, 26 April 2022, kini lima anggota tetap DK PBB harus menjustifikasi setiap penggunaan hak veto mereka.
 
Resolusi terbaru ini disambut tepuk tangan meriah di gedung Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Resolusi ini merupakan kelanjutan dari upaya mereformasi PBB, yang kembali diangkat ke permukaan setelah terjadinya invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari.
 
Dikutip dari aljazeera, aturan terbaru ini bertujuan agar lima anggota tetap DK PBB -- AS, Tiongkok, Rusia, Prancis dan Inggris -- "membayar harga politik yang lebih tinggi" saat menggunakan hak veto mereka terhadap resolusi tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Belum diketahui apakah lima anggota tetap DK PBB ini akan lebih sedikit atau justru lebih banyak menggunakan veto di masa mendatang.
 
Lewat aturan terbaru ini, anggota tetap DK PBB bisa saja mengajukan kerangka resolusi kontroversial yang dinilai pasti akan diveto oleh lawannya. Jika itu terjadi, maka pihak yang menggunakan veto harus dapat menjelaskan penggunaannya tersebut kepada publik.
 
Diajukan lebih dari dua tahun lalu, resolusi ini memungkinkan para anggota Majelis Umum PBB untuk bertemu dalam kurun waktu 10 hari setelah sebuah veto digunakan. Pertemuan itu akan membahas mengenai berbagai hal seputar veto tersebut.
 
Majelis Umum PBB tidak diwajibkan mengambil atau mempertimbangkan langkah apa pun. Namun pertemuan khusus seputar veto dapat membuat anggota tetap DK PBB yang menggunakannya menjadi sorotan global, dan memungkinkan negara-negara lain mengungkapkan pendapat mereka.
 
Baca:  Saat Rusia Veto Resolusi PBB Soal Invasi ke Ukraina
 
Hampir 100 negara bergabung dengan Liechtenstein dalam mendukung reformasi PBB, termasuk AS, Inggris dan Prancis. Dukungan ketiga anggota tetap DK PBB itu sempat mengejutkan banyak negara.
 
Rusia dan Tiongkok tidak mendukung upaya reformasi tersebut. Seorang diplomat dari salah satu negara tersebut mengatakan bahwa langkah terbaru ini hanya akan semakin "memecah belah" PBB.
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif