Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Foto: AFP
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Foto: AFP

AS Tunjuk Pengacara Selidiki Kepemilikan Dokumen Rahasia oleh Biden

Fajar Nugraha • 13 Januari 2023 09:36
Washington: Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) Merrick Garland menunjuk seorang jaksa independen untuk menyelidiki penanganan dokumen rahasia oleh Presiden Joe Biden. Penunjukkan muncul setelah kehebohan atas dokumen rahasia yang ditemukan di bekas kantornya dan ditemukannya dokumen kedua di kediaman pribadinya.
 
Menurut pengacara Biden, temuan baru, dari waktu Biden sebagai wakil presiden, ditemukan di ruang penyimpanan di garasi rumahnya di Wilmington, Delaware, tempat dia sering menghabiskan akhir pekan.
 
Baca: Biden Bela Diri Terkait Penemuan Dokumen Rahasia di Rumahnya.

Garland, yang memimpin Departemen Kehakiman AS mengatakan pada Kamis bahwa pengacara swasta dan mantan jaksa penuntut pemerintah Robert Hur akan ditunjuk sebagai penasihat khusus. Hur akan diberdayakan untuk memeriksa apakah kepemilikian dokumen  tersebut melanggar undang-undang.
 
"Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sangat percaya bahwa proses normal departemen ini dapat menangani semua investigasi dengan integritas," kata Garland, seperti dikutip TRT, Jumat 13 Januari 2023.

"Tapi di bawah peraturan, keadaan luar biasa di sini membutuhkan penunjukan penasihat khusus untuk masalah ini,” imbuhnya.
 
Pengumuman Garland datang beberapa jam setelah Gedung Putih mengakui kumpulan kertas kedua dalam sebuah pernyataan yang tidak membahas isinya. Penemuan itu menambah skandal yang berkembang atas kumpulan dokumen pertama yang ditemukan di wadah pemikir Washington tempat Biden berkantor.
 
Hur, mantan asisten pengacara AS yang menangani kontraterorisme dan penipuan perusahaan di Departemen Kehakiman dari 2007 hingga 2014 dan kembali di bawah pemerintahan Trump sebagai wakil jaksa agung asosiasi utama, diharapkan mulai bekerja dalam beberapa hari mendatang.
 
Kumpulan pertama dokumen Biden ditemukan seminggu sebelum pemilihan paruh waktu tahun lalu tetapi baru diakui oleh Gedung Putih pada Senin. Itu memicu tuduhan dari Partai Republik tentang penutupan dan penerapan hukum yang tidak setara dalam dua kasus tersebut.
 

 

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan