Arahan ini muncul setelah Kongres mengesahkan 'Tidak Ada TikTok di Perangkat Pemerintahan' sebagai bagian dari RUU pendanaan pemerintah setebal 4.115 halaman pada Desember lalu. RUU ini menginstruksikan Kantor Manajemen dan Anggaran untuk melarang penggunaan aplikasi tersebut.
Anggota parlemen semakin membunyikan alarm di TikTok, aplikasi video bentuk pendek yang sangat populer yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance.
Puluhan gubernur di negara bagian Republik dan Demokrat sudah melarang aplikasi tersebut di perangkat milik negara. Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco memperingatkan agar warga AS tidak menggunakan aplikasi tersebut awal bulan ini.
"Bahaya (menggunakan aplikasi milik) perusahaan Tiongkok yang tunduk pada undang-undang keamanan nasional Tiongkok. Hal ini dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional," kata dia, dilansir dari Fox News, Selasa, 28 Februari 2023.
"Setiap perusahaan yang melakukan bisnis di Tiongkok, dalam hal ini, tunduk pada undang-undang keamanan nasional Tiongkok, mengharuskan penyerahan data ke negara. Ada alasan mengapa kita harus sangat prihatin," ujarnya.
Menurut Monaco, sebaiknya tidak menggunakan TikTok. Ia juga tidak menyarankan aplikasi ini kepada siapapun karena masalah tersebut.
Brooke Oberwetter, juru bicara TikTok, menyebut larangan itu sebagai "teater politik". "Kami berharap ketika datang untuk mengatasi masalah keamanan nasional tentang TikTok di luar perangkat pemerintah, Kongres akan mengeksplorasi solusi yang tidak akan berdampak menyensor suara jutaan orang Amerika," kata Obertwetter.
TikTok telah bernegosiasi dengan Komite Investasi Asing di AS (CFIUS) sejak 2019 mengenai kemungkinan menutup sisi Amerika dari bisnisnya. Oberwetter mencatat bahwa rencana tersebut dikembangkan di bawah pengawasan badan keamanan nasional tertinggi negara.
Chris DeRusha, Kepala Petugas Keamanan Informasi Federal mengatakan, pemerintahan Biden telah banyak berinvestasi dalam mempertahankan infrastruktur digital negara kita dan membatasi akses musuh asing ke data orang Amerika.
"Panduan ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan Administrasi untuk mengamankan infrastruktur digital kami dan melindungi keamanan dan privasi rakyat Amerika," pungkas DeRusha dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Tiongkok Ingatkan Adanya Konsekuensi Jika AS Pertajam Isu Balon Mata-Mata
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
