“Persyaratan vaksinasi baru mencakup sekitar 100 juta pekerja, atau sekitar dua pertiga dari semua pekerja di Amerika Serikat,” sebut para pejabat kesehatan.
Rencana tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, dan segera diremehkan oleh oposisi Partai Republik. Bisa berbulan-bulan sebelum dampak mandat itu terasa.
Sebelumnya Biden, mengharuskan karyawan federal divaksinasi atau diuji. Sekarang pekerja federal memiliki 75 hari untuk divaksinasi, atau menghadapi pemutusan hubungan kerja kecuali mereka termasuk dalam kategori pengecualian terbatas.
Denda besar
Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) Departemen Tenaga Kerja AS akan mengeluarkan aturannya bagi perusahaan swasta untuk mewajibkan vaksin atau tes dalam beberapa minggu mendatang. OSHA berencana untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap mereka yang tidak mematuhi, dengan denda besar hampir USD14.000 atau Rp198 juta per pelanggaran.Persyaratan kerja medis akan diimplementasikan melalui aturan badan kesehatan yang rencananya akan dikeluarkan pada Oktober. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan kapasitas pengujian virus korona.
Biden akan menggunakan wewenangnya di bawah Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk memacu industri untuk mempercepat produksi tes, dan pengecer besar termasuk Walmart, Amazon.com dan Kroger akan menjual tes dengan biaya selama tiga bulan ke depan agar lebih terjangkau.
Para kritikus mengatakan pemerintahan Biden belum cukup melakukan pengujian selama tujuh bulan menjabat. Pemulihan penuh ekonomi AS bergantung pada penumpulan penyebaran virus. Padahal ini menjadi tujuan utama kesehatan dan politik presiden, yang memasuki Gedung Putih pada Januari.
