Di dalam UU itu tercantum langkah-langkah pemerintah dalam menetapkan target iklim beserta skema pemantauannya. Pemerintah juga Denmark wajib mengeluarkan dokumen proses kemajuan dalam penanganan perubahan iklim, dan juga harus memperbarui rencana aksi untuk memenuhi target.
Selain itu, peran Danish Council of Climate Change juga dicantumkan dalam UU Climate Act yang telah direvisi di tahun 2020. Dewan ini dibentuk di tahun yang sama dengan pembentukan Climate Act.
Untuk saat ini, Denmark telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 50 hingga 54 persen untuk tahun 2025. Ada juga target selanjutnya di tahun 2030, yaitu pengurangan 70 persen emisi di bawah level tahun 1990.
"Sebagai dewan iklim yang independen, kami harus memberikan masukan mengenai target-target yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Kepala Aksi Internasional Dewan Perubahan Iklim Denmark Ulla Blatt Bendtsen saat menerima rombongan jurnalis Indonesian Climate Journalist Network (ICJN) di Kopenhagen, Denmark, 12 Juni 2023.
Program ICJN diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersamaa Kedutaan Besar Denmark.
Ulla menegaskan bahwa target emisi Denmark di tahun 2030 tidak hanya meliputi pengurangan karbondioksida (CO2), tapi juga semua emisi gas rumah kaca. Target ini merupakan bagian dari target besar Denmark mencapai nol emisi di tahun 2050.
Menurut dewan iklim Denmark, pemerintahan saat ini memiliki target yang lebih ambisius lagi dalam dokumen yang kemungkinan akan direvisi lagi. Dalam revisi itu, pemerintah Denmark bertekad mencapai status netral karbon di tahun 2045, dan negatif emisi hingga minus 10 persen pada 2050.
Target pemerintah Denmark cukup ambisius, namun bagaimana jika langkah-langkah menuju ke arah sana tidak on-the track? Jika itu terjadi, maka dewan iklim akan menyampaikannya dalam laporan tahunan mereka.
Pemilu iklim
Dewan iklim mungkin akan merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan target baru yang lebih realistis, atau tetap menggunakan target lama namun menekankan pada implementasinya di lapangan.Namun semua rekomendasi tersebut hanya berupa sesuatu yang tidak mengikat. Dewan iklim tidak memiliki wewenang untuk memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Lantas, bagaimana jika ada pejabat pemerintah yang tidak mau mengikuti rekomendasi dewan iklim?
"Mereka tidak akan dijebloskan ke penjara karena memang tidak melanggar hukum, tapi mereka bisa saja tidak terpilih kembali sebagai politisi," kata Ulla.
Ia mengatakan bahwa perhatian masyarakat Denmark terhadap isu perubahan iklim sebenarnya juga baru terjadi beberapa tahun terakhir. Pada 2019, Denmark menggelar sebuah pemilu di mana fokus pembicaraan semasa kampanye adalah isu perubahan iklim. Pemilu tahun itu pun disebut sebagai pemilu iklim atau climate election.
Kala itu, isu perubahan iklim menjadi fokus di tengah kalangan pemuda Denmark yang sudah memiliki hak pilih untuk mengikuti pemilu. Suara mereka berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilu, termasuk siapa-siapa saja yang akan masuk ke parlemen Denmark.
Satu tahun sebelum pemilu, kata Ulla, Denmark memasuki musim panas yang sangat kering. Kondisi tak biasa saat itu disebutnya membuka mata banyak masyarakat Denmark, bahwa dampak perubahan iklim begitu nyata dan dirasakan langsung oleh mereka.
"Masyarakat mulai merasakan bahwa perubahan iklim itu penting, dan isu tersebut menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan di media," tutur Ulla.
"Untuk terpilih dalam pemilu, baik para tokoh sayap kanan dan kiri, sama-sama harus mengungkapkan rencana iklim mereka," sambungnya.
Baca juga: Belajar dari Denmark: Indonesia Berpotensi Kuat Manfaatkan Energi Surya dan Angin
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
