Pengumuman disampaikan pada Sabtu, beberapa hari usai Kosovo meningkatkan jumlah aparat kepolisian di wilayah utara dalam merespons sejumlah insiden kekerasan, termasuk serangan bersenjata terhadap polisi.
Vucic mengutip Lampiran 2 dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244, yang menyebutkan bahwa sejumlah personel Yugoslavia dan Serbia boleh diizinkan kembali (ke Kosovo) untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, termasuk menjaga kehadiran di perbatasan atau berkomunikasi dengan pasukan keamanan internasional."
Orang nomor satu di Serbia itu menambahkan, dirinya menyadari bahwa NATO sudah pasti akan menolak permohonan tersebut. Ia mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya usai secara resmi melayangkan permintaan terkait isu Kosovo.
"Peperangan kami belum terjadi. Selama ini, kami memperlihatkan keinginan untuk mencapai kompromi, tapi apa yang mereka lakukan telah membuat kehidupan normal bagi warga Serbia di Kosovo dan Metohija menjadi mustahil untuk terwujud," sebut Vucic.
Sejauh ini NATO belum merespons komentar dari presiden Serbia.
Sebelumnya, Vucic mengatakan bahwa tekanan internasional terhadap Serbia akan meningkat usai 17 Desember. Sementara Kosovo sebelumnya mengatakan bahwa mereka berencana mengajukan permohona bergabung ke Uni Eropa pada akhir tahun ini.
Septemeber tahun lalu, Serbia dan Kosovo bersitegang hanya karena masalah pelat nomor kendaraan.
Kala itu, masyarakat etnis Serbia di Kosovo memblokade ruas jalan raya di area perbatasan. Mereka geram karena kepolisian Kosovo mencocokkan dan memerintahkan sejumlah kendaraan untuk mengganti pelat nomornya dengan versi Pristina.
Tidak sekadar mengganti, namun para pengendara juga diwajibkan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli pelat nomor versi Kosovo yang hanya berlaku selama 60 hari.
Baca: Gara-Gara Pelat Nomor Kendaraan, Serbia dan Kosovo Bersitegang
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
