Media The Hill melaporkan, jajak pendapat dilakukan sebelum Partai Demokrat meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) infrastruktur dan mengajukan paket pengeluaran sosial.
Dilansir dari Fars News, Senin, 8 November 2021, Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan RUU infrastruktur bipartisan senilai lebih dari Rp14,4 kuadriliun pada Jumat malam, dan telah mengirimkannya ke meja Biden untuk ditandatangani.
Baca: Joe Biden Sebut RUU Infrastruktur Rp14,4 Kuadriliun 'Langkah Monumental'
Tingkat kepuasan publik terhadap Biden menurun dalam beberapa pekan terakhir, sejak varian Delta menghantam kemajuan yang telah dicapai dalam memerangi pandemi Covid-19. Selain itu, penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang kurang baik juga turut menyumbang anjloknya popularitas Biden.
Selain itu, jajak pendapat Harvard CAPS-Harris Poll yang dilakukan pada akhir Oktober menemukan, tingkat kepuasan publik Biden telah turun menjadi 43 persen, turun lima poin dari survei yang dilakukan satu bulan sebelumnya.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 46 persen dari mereka yang disurvei menilai performa Biden cenderung buruk. Dari total tersebut, 16 persen di antaranya adalah yang mendukung Biden dalam pemilu 2020.
Di samping itu, 44 persen suara independen mengatakan bahwa performa Biden tidak lebih baik dari sebelumnya. Angka-angka yang buruk ini mempersulit peluang Biden untuk kembali maju dalam pemilu AS 2024.
Menurut jajak pendapat, 64 persen responden -- termasuk 28 persen dari kubu Demokrat -- mengaku tidak ingin Biden mencalonkan diri kembali.
Sebagai perbandingan dalam jajak pendapat yang sama, 58 persen responden mengaku tidak ingin melihat lagi mantan Presiden AS, Donald Trump. Dari total tersebut, 24 persen berasal dari kubu Partai Republik. (Nadia Ayu Soraya)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
