Alih-alih menyepakati gencatan senjata, Ukraina meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadi "inisiator dan penjamin" kesepakatan semacam itu.
"Hari ini, kubu Rusia sekali lagi mengumumkan koridor bagi warga sipil untuk meninggalkan Azovstal. Pengumuman ini bisa saja dipercaya jika Rusia tidak berulang kali menghancurkan sejumlah koridor kemanusiaan sebelumnya," kata Deputi Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk via aplikasi Telegram.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Sayangnya, tidak ada kesepakatan semacam itu," lanjut dia, dikutip dari The New Arab.
Vereshchuk menegaskan koridor kemanusiaan tidak bisa diterapkan secara sepihak, melainkan harus disetujui Rusia dan Ukraina. Koridor kemanusiaan sepihak, ungkap Vereshchuk, tidak dapat memberikan jaminan keamanan.
Ia mengatakan bahwa pemerintah Ukraina sudah "meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres untuk menjadi inisiator dan penjamin koridor kemanusiaan bagi warga sipil di Azovstal."
"Perwakilan PBB dan Komite Palang Merah Internasional harus ada di lapangan saat koridor kemanusiaan dibentuk," tegas Vereshchuk.
Sebelumnya, Kemenhan Rusia mengaku akan secara sepihak menghentikan segala aktivitats bermusuhan, menarik unit militer ke jarak aman, dan memastikan berlangsungnya evakuasi warga sipil mulai hari Senin ini pukul 14.00 waktu Moskow.
Pihak kementerian mengeklaim bahwa warga Mariupol yang dievakuasi diperbolehkan pergi ke "arah mana pun yang mereka mau."
Baca: Rusia Umumkan Gencatan Senjata di Sekitar Pabrik Baja Azovstal Mariupol
