Taiwan dipandang Tiongkok sebagai provinsi terpisah yang sewaktu-waktu dapat bergabung kembali dengan daratan utama -- dengan kekuatan jika memang diperlukan.
Menyebutkan bahwa tiap-tiap pemerintahan AS memiliki "banyak kalimat berbeda" mengenai isu Taiwan, Sullivan mengatakan "ambiguitas semacam itu telah menciptakan tensi kreatif yang memungkinkan kami untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas di sepanjang Selat Taiwan."
"Kebijakan kami tidak berubah. Kami tetap mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis," kata Sullivan dalan Forum Keamanan Aspen di Colorado, seperti dikutip dari Kyodo News, Sabtu, 23 Juli 2022.
Biden sempat memicu kehebohan pada Mei lalu saat dirinya ditanya apakah AS akan terlibat secara militer jika Tiongkok menyerang Taiwan.
"Iya. Itu adalah komitmen yang telah kami buat," ucap Biden kala itu, yang menggelar konferensi pers dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
Walau Biden sendiri membantah adanya perubahan kebijakan AS terhadap Taiwan, pernyataan tersebut memicu pertanyaan apakah Washington tengah mengubah strateginya dari "ambiguitas strategis" ke "kejelasan strategis."
Pemerintahan Taiwan dan Tiongkok telah berjalan secara terpisah sejak keduanya berpisah dalam perang sipil di tahun 1949. Sejak saat itu, Tiongkok berusaha membawa kembali Taiwan untuk bergabung ke daratan utama.
AS telah mengubah pengakuan diplomatisnya dari Taipei ke Beijing pada 1979, namun tetap menjalni hubungan tak resmi dengan Taiwan. AS terus memasok Taiwan dengan berbagai persenjataan dan suku cadang untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan.
Menurut sejumlah pakar, kebijakan ambiguitas strategis AS bertujuan tidak hanya untuk mencegah serangan Tiongkok, tapi juga merayu Taiwan agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan.
Baca: Direktur CIA Sebut Tiongkok Akan Serang Taiwan Dekade Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
