Perubahan itu, yang ditetapkan dalam sebuah dekrit, terjadi setelah lima tahun perdebatan sengit antara Ksatria Malta dan beberapa petingginya, dan juga dengan Vatikan. Konstitusi baru dikhawatirkan dapat melemahkan kedaulatannya Ksatria Malta.
Grup tersebut, bernama asli Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta, didirikan di Yerusalem kurang lebih 1000 tahun lalu untuk menyediakan bantuan medis bagi peziarah di Tanah Suci.
Saat ini, grup tersebut mempunyai dana sebesar ribuan juta dollar, 13.500 anggota, 95 ribu sukarelawan, dan 52 ribu tenaga medis yang bekerja di tempat pengungsian, pusat pengobatan narkoba, program pascabencana dan klinik di seluruh dunia. Selain itu, mereka di juga sudah sangat aktif membantu pengungsi Ukraina dan korban perang
Ksatria Malta tidak punya mempunyai wilayah sendiri selain istana dan perkantoran di Roma serta benteng di Malta. Namun mereka diakui kedaulatannya dengan paspor dan pelat nomor sendiri. Grup ini juga memiliki hubungan diplomatik dengan 110 negara dan mempunyai status sebagai pengamat tetap PBB, yang memperbolehkan mereka berlaku netral dalam usaha mendamaikan perang.
Kardinal Silvano Tomasi, delegasi spesial paus, mengatakan bahwa setelah berdiskusi dengan beberapa anggota dari pemerintah provinsi, mereka mempercayai bahwa konstitusi baru dari hierarki tersebut tidak akan melemahkan kedaulatan Ksatria Malta.
"Akan tetapi dengan satu syarat, sebagai hierarki atau grup religius, mereka tetap harus berada di bawah perlindungan Vatikan," ujar Kardinal Gianfranco Ghirlanda, salah satu anggota dari grup yang bekerja untuk konstitusi baru yang disetujui Paus pada Sabtu, yang dikutip dari laman Yahoo News pada Senin, 5 September 2022.
Sementara itu, Paus Fransiskus kini mulai mempersiapkan pemilihan Grand Master baru. Hal ini dikarenakan Grand Master sebelumnya, Giacomo Dalla Torre, meninggal dunia di bulan April.
"Kita berharap untuk membangun kembali persatuan dalam hierarki dan meningkatkan kemampuan melayani masyarakat miskin dan mereka yang sakit," ujar Tomasi.
Tomasi dan Letnan dari Grand Master, akan memimpin Ksatria Malta menuju babak baru. Grand Master yang baru diperkirakan akan dipilih pada Maret tahun depan. Di bawah konstitusi sebelumnya, ksatria unggulan dan Grand Master Ksatria Malta diharuskan berasal atau mempunyai keturunan bangsawan.
Hal itu membuat hampir semua orang, kecuali orang Eropa, tidak dapat menduduki peran yang lebih tinggi dan penting. Namun lewat pergantian konstitusi, aturan mengenai bangsawan dihapus. Peraturan bahwa Grand Master dipilih untuk menjabat seumur hidup juga dihapus.
"Hal ini akan menjadi jauh lebih demokratis. Dengan begitu, pertanyaan tentang status kebangsawanan kini hanya menjadi prioritas kedua," ujar Tomasi.
Grand Master di masa mendatang akan dipilih untuk jangka waktu 10 tahun, dan hanya bisa diperpanjang satu kali serta wajib turun jabatan di usia 85 tahun.
Baca: Paus Fransiskus Tunjuk 20 Kardinal Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News