Uni Emirat Arab dan Jepang menyebut aturan keras yang diberlakukan Taliban belum pernah terjadi dalam sejarah PBB. Mereka mengatakan, larangan terhadap perempuan Afghanistan untuk bekerja di agensi PBB telah merusak hak asasi manusia dan prinsip kemanusiaan.
Duta Besar PBB Uni Emirat Arab Lana Nusseibeh mengatakan lebih dari 90 negara menjadi penyokong resolusi untuk menghapus larangan Taliban.
"Dukungan ini membuat pesan fundamental kami menjadi semakin signifikan - dunia tidak akan diam membisu ketika perempuan di Afghanistan dihapuskan dari masyarakat," kata Nusseibeh, dikutip dari France 24, Jumat, 28 April 2023.
Pemungutan suara DK PBB dilakukan beberapa hari sebelum pertemuan internasional yang direncanakan di Doha pada 1-2 Mei 2023. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumpulkan utusan khusus dari berbagai negara secara tertutup untuk mencari solusi terbaik dalam menangani Taliban.
"Kami tidak akan membiarkan penindasan perempuan dan anak perempuan oleh Taliban," kata Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood.
"Keputusan Taliban menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di Afghanistan," tambahnya.
Diketahui, Taliban mulai memberlakukan larangan bagi perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB mulai awal bulan ini. Sebelumnya, Taliban juga melarang sebagian besar perempuan yang bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan.
Sejak menggulingkan pemerintah Afghanistan pada 2021, Taliban memperketat kendali atas akses perempuan ke kehidupan sosial. Salah satu pembatasan itu adalah larangan bagi perempuan untuk masuk universitas dan juga sekolah menengah.
Taliban mengatakan bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan tafsir hukum Islam. Pejabat Taliban mengatakan, keputusan mengenai pekerja perempuan adalah "masalah internal." (Vania Augustine Dilia)
Baca juga: Taliban Larang Perempuan Bekerja, PBB Mungkin Berhenti Beroperasi di Afghanistan
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
