Prancis memiliki sekitar 5.100 personel militer di wilayah Sahel, yang tersebar di Chad, Burkina Faso, Mali, Mauritania, dan Niger. Pengerahan pasukan ini merupakan bagian dari Operasi Barkhane dalam melawan grup teroris dan ekstremis.
Merespons kudeta terbaru, Pemerintah Prancis menegaskan bahwa penahanan presiden Bah Ndaw dan Perdana Menteri Moctar Ouane atas perintah wakil presiden Assimi Goita merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.
Ndaw telah dibebaskan, dan Goita ditunjuk Mahkamah Konstitusi Mali sebagai presiden pemerintahan transisi.
Baca: Pengadilan Mali Tunjuk Pemimpin Kudeta sebagai Presiden Interim
Dalam sebuah wawancara yang dirilis di Journal du Dimance, Macron mengatakan jika Mali terus bergerak ke arah radikal, maka "saya akan (menarik) mundur (pasukan Prancis)."
Ia menekankan kepada para petinggi Mali, termasuk Bah Ndaw sebelum terjadinya kudeta, bahwa dirinya tidak mau bertahan di suatu negara yang sudah tidak lagi memegang prinsip demokrasi.
Dilansir dari laman Euronews pada Minggu, 30 Mei 2021, Macron juga mengaku telah berdiskusi dengan Dewan Pertahanan Prancis sejak tiga tahun terakhir mengenai wacana penarikan pasukan dari Sahel.
Menurut Macron, situasi di Mali berbeda dengan Chad meski sama-sama menerapkan pemerintah transisi. Di Chad, pemerintahan transisi dibuat karena presidennya meninggal pada April lalu.
Sementara di Mali, pemerintahan transisi dibentuk karena adanya penggulingan, baik yang terjadi baru-baru ini dan tahun lalu.
"Kami hanya akan membantu dan mendukung negara berdaulat yang stabilitasnya terjaga atau tidak diinvasi pemberontak dan grup bersenjata. Kami hanya meminta adanya inklusivitas politik," ungkap Macron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
