Ini adalah larangan terbaru Pemerintah Denmark terkait bidang keamanan dan privasi data untuk TikTok, aplikasi milik ByteDance Ltd yang berbasis di Beijing, Tiongkok.
Dalam sebuah pernyataan, Kemenhan Denmark mengatakan bahwa Pusat Keamanan Siber telah menilai adanya risiko spionase, dan mengatakan bahwa TikTok "meminta hak dan akses tertentu di perangkat." Pusat Keamanan Siber Denmark adalah bagian dari dinas intelijen kementerian luar negeri negara.
Kemenhan Denmark berencana "melarang penggunaan aplikasi (TikTok) pada perangkat resmi," dengan mengatakan "ada pertimbangan keamanan berat dan dikombinasikan dengan kebutuhan terkait pekerjaan yang sangat terbatas untuk menggunakan aplikasi,"
Mengutip dari laman The Week, Senin, 6 Maret 2023, disebutkan bahwa jajaran karyawan Kemenhan Denmark "diharuskan mencopot pemasangan TikTok di telepon layanan dan perangkat resmi lainnya sesegera mungkin jika mereka telah memasangnya."
Belum diketahui berapa banyak anggota Kemenhan Denmark yang memasang TikTok, atau apakah larangan itu berlaku untuk personel angkatan bersenjata.
Bulan lalu, Parlemen Denmark mendesak anggota parlemen dan karyawan di majelis beranggotakan 179 orang agar tidak menggunakan TikTok di telepon kantor sebagai tindakan keamanan siber, dengan alasan "risiko spionase."
Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa lembaga pemerintah memiliki waktu 30 hari untuk menghapus TikTok dari perangkat dan sistem federal.
Lebih dari separuh negara bagian AS, Kongres, dan cabang eksekutif Uni Eropa telah melarang TikTok dari perangkat yang digunakan untuk bisnis resmi di tengah kekhawatiran bahwa aplikasi itu dapat digunakan untuk mempromosikan pandangan pro-Beijing atau menyapu informasi pengguna.
Kantor pers TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Baca juga: AS Bakal Hapus TikTok di Perangkat Pemerintah, Takut Mata-mata?
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
