AS menyoroti kekerasan yang dilakukan OPM di Papua./AFP
AS menyoroti kekerasan yang dilakukan OPM di Papua./AFP

Konflik Papua Jadi Salah Satu Sorotan dalam Laporan HAM AS 2021

Internasional Amerika Serikat Papua Pelanggaran HAM Kasus HAM indonesia-as organisasi papua merdeka
Marcheilla Ariesta • 16 April 2022 17:06
Washington: Konflik di Papua menjadi 'langgaran' sorotan kelompok hak asasi manusia (HAM) di dunia. Konflik ini kembali disorot dalam laporan berjudul 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS).
 
Dalam laporan ini, AS menyoroti bahwa Papua dan Papua Barat merupakan rumah bagi kelompok separatis bersenjata, Organisasi Papua Merdeka (OPM).
 
"Kelompok ini bertanggung jawab atas ratusan serangan terhadap pejabat pemerintah dan warga sipil sejak 1970-an," kata laporan tersebut, Sabtu, 16 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemerintah telah berusaha untuk menekan gerakan separatis ini, terutama melalui kehadiran militer dan polisi yang besar di kedua provinsi," lanjut mereka.
 
Lebih lagi, status 'otonomi khusus' juga diberikan kepada daerah tersebut sejak 2002 dan direvisi pada Juli. Revisi ini, kata laporan tersebut, memberikan peningkatan dukungan anggaran untuk wilayah Papua.
 
"Tapi kritikus mengeklaim, ketentuan ini juga membangun kontrol pemerintah pusat yang lebih besar terhadap pembangunan dan dapat lebih meningkatkan ketimpangan," sambung mereka.
 
Ada banyak laporan tentang pasukan pemerintah dan OPM yang terlibat dalam pembunuhan, kekerasan fisik dan kekerasan berlebihan, dan pelanggaran lainnya.
 
Baca juga: Laporan HAM Kemlu AS untuk Indonesia Sebut Ujaran Kebencian FPI
 
Organisasi hak asasi manusia dan media melaporkan, pasukan keamanan di Papua dan Papua Barat sering menggunakan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil dan orang-orang yang dianiaya secara fisik dalam tahanan.
 
Selain itu, pasukan separatis telah meminta orang Papua non-pribumi untuk meninggalkan tanah itu. Bahkan, mereka mengancam para non-pribumi itu jika tidak segera pergi dari Papua.
 
"Seorang juru bicara OPM menyatakan bahwa para migran dari bagian lain negara itu harus segera meninggalkan Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Nduga untuk menghindari kekerasan di sana atau bersiap untuk 'menanggung risiko' jika tetap tinggal," seru laporan itu.
 
"Pada bulan September juru bicara OPM mengimbau para pendatang dari bagian lain tanah air untuk segera meninggalkan kota Sorong di Papua Barat, yang menurut juru bicara itu telah menjadi zona perang antara pemerintah dan pasukan separatis," sambungnya. Pernyataan ini, yang disertai berlanjutnya aksi kekerasan di lapangan, membuat ribuan penduduk mengungsi.
 
Pada 16 Agustus 2021, sejumlah demonstran berkumpul di Yahukimo untuk memprotes penangkapan aktivis Victor Yeimo dan revisi otonomi Papua. Sejumlah LSM melaporkan bahwa polisi melepaskan tembakan ke arah demonstran dan menahan 48 dari mereka.
 
Menurut laporan AS, apa yang dilakukan pemerintah kala itu merupakan pelanggaran karena mengekang hak kebebasan berpendapat.
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif