Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. (AFP)
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. (AFP)

Rusia Ultimatum Ukraina: Terima Proposal Kami atau Militer Akan Bertindak

Willy Haryono • 27 Desember 2022 15:34
Moskow: Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov melayangkan ultimatum kepada Ukraina untuk menerima semua proposal, termasuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Rusia. Jika tidak, lanjut Lavrov, isu wilayah ini akan "ditentukan oleh militer Rusia."
 
Ultimatum dilayangkan Lavrov pada Senin, 26 Desember 2022, di hari yang sama saat Menlu Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa negaranya ingin menggelar sebuah konferensi tingkat tinggi untuk mengakhiri perang.
 
"Proposal kami untuk demiliterisasi dan denazifikasi teritori yang dikuasai rezim (Ukraina), serta penghapusan ancaman terhadap keamanan Rusia dari area tersebut, termasuk di dalamnya tanah-tanah baru milik kami, sudah diketahui dengan baik oleh musuh," sebut Lavrov, menurut laporan kantor berita Tass.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Poinnya sederhana: penuhi semua proposal itu demi kebaikan kalian. Jika tidak, maka masalah ini akan ditentukan oleh militer Rusia," tegas dia, mengutip dari laman The National News, Selasa, 27 Desember 2022.
 
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Minggu kemarin bahwa dirinya terbuka untuk berdialog. Ukraina dan sekutu Barat menolak tawaran tersebut karena pasukan Rusia terus menggempur kota-kota di Ukraina dengan rudal dan roket.
 
Rusia terus meminta agar Ukraina mengakui perebutan seperlima wilayahnya, namun Kyiv bertekad untuk terus memperjuangkan area-area tersebut hingga semua pasukan Putin mundur.
 
Terkait dengan sekutu Barat, terutama Amerika Serikat (AS), Lavrov mengatakan bahwa menjalin komunikasi dengan pemerintahan Presiden Joe Biden merupakan sesuatu yang "mustahil" dilakukan secara objektif.
 
"Bukan rahasia lagi bahwa tujuan strategis Amerika Serikat dan sekutu NATO adalah mengalahkan Rusia di medan pertempuran sebagai sebuah mekanisme untuk melemahkan atau bahkan menghancurkan negara kami secara signifikan," sebut Lavrov.
 
Senin kemarin, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan bahwa pemerintahannya menginginkan KTT "perdamaian" dalam dua bulan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres sebagai mediatornya.
 
PBB cenderung berhati-hati dalam merespons keinginan Ukraina tersebut.
 
"Seperti yang sudah sering dikatakan Sekretaris Jenderal, beliau hanya akan memediasi jika semua kubu menginginkan beliau untuk memediasi," sebut perwakilan PBB Florencia Soto Nino-Martinez.
 
Baca:  Ukraina Berharap Pertemuan Perdamaian dengan Rusia Pada Akhir Februari 2023
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
(WIL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif