"Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyerukan ASEAN untuk mengambil tindakan bersama mendesak diakhirinya kekerasan, pemulihan transisi demokrasi Burma (Myanmar), dan pembebasan semua yang ditahan secara tidak adil," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price dalam sebuah pernyataan, Rabu, 14 Juli 2021.
Dilansir dari AFP, Blinken juga mendorong ASEAN menerapkan lima poin konsensus yang disusun pada April lalu untuk menyelesaikan isu Myanmar.
"ASEAN harus mengambil tindakan segera untuk meminta pertanggungjawaban rezim Burma atas kepada negara-negara anggota dan menunjuk utusan khusus," ucap Price.
Awal bulan ini, Negeri Paman Sam memberlakukan sanksi baru terhadap 22 orang yang terkait dengan kudeta militer dan pelaku penyerangan kepada para demonstran pro-demokrasi di negara itu.
Mantan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi saat ini berada di bawah tahanan rumah. Ia diadili atas sejumlah tuduhan yang bisa membuatnya dipenjara selama lebih dari satu dekade.
Demo menentang kudeta terus terjadi di Myanmar. Menurut kelompok aktivis, lebih dari 900 warga sipil tewas di tangan pasukan junta.
Militer membenarkan tindakan mereka sebagai sarana melindungi demokrasi. Mereka menuduh adanya kecurangan dalam pemilu November lalu, yang dimenangkan telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) milik Suu Kyi.
Sementara itu, Myanmar hampir terus-menerus diperintah oleh militer sejak 1962. Namun, sejak 2011 negara itu memberlakukan reformasi ekonomi dan politik, termasuk pemilihan multi-partai.
Baca: Blinken Tekankan Kembali Komitmen AS terhadap Sentralitas ASEAN
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
