"Sangat khawatir mengenai laporan Taliban yang menangguhkan akses universitas bagi perempuan," ujar pernyataan pers DK PBB, mengutip dari laman Shine, Rabu, 28 Desember 2022.
"Dewan menegaskan kembali keprihatinan atas penangguhan sekolah di atas kelas enam sekolah dasar, serta menyerukan partisipasi penuh, setara dan bermakna bagi wanita dan anak perempuan di Afghanistan," sambungnya.
DK PBB meminta Taliban "untuk membuka kembali sekolah dan dengan cepat membalikkan kebijakan serta praktik ini. Larangan semacam itu dinilai menunjukkan "pengikisan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental."
Jajaran anggota DK PBB juga sangat prihatin dengan laporan lainnya, mengenai Taliban yang melarang aktivitas pekerjaan bagi semua karyawan perempuan di lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Afghanistan, baik yang lokal maupun internasional.
Menurut DK PBB, larangan itu akan berdampak signifikan terhadap operasi kemanusiaan dan penyaluran bantuan di Afghanistan.
"Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat Taliban kepada rakyat Afghanistan dan harapan masyarakat internasional," kata DK PBB.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 20 Desember lalu menyatakan kekhawatirannya mengenai Taliban yang melarang wanita dan anak perempuan untuk kuliah. Ia mendesak otoritas de facto di Afghanistan itu untuk memastikan akses yang sama bagi semua warga dalam mendapatkan pendidikan di semua tingkatan.
Baca: PBB Desak Taliban Akhiri Larangan 'Mengerikan' terhadap Perempuan
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
