Blinken menegaskan bahwa desakan majelis rendah Rusia, Duma, kepada Putin untuk mengakui status Donetsk dan Luhansk dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Minsk, kesepakatan yang telah disetujui Rusia dan Ukraina di tahun 2014-2015.
"Menyetujui (permintaan Duma) dapat semakin merusak kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, melanggar aturan internasional, dan mempertanyakan komitmen Rusia dalam melanjutkan diplomasi untuk mencapai resolusi damai dari krisis saat ini," kata Blinken, dilansir dari The Hill, Rabu, 16 Februari 2022.
"Langkah semacam itu akan berujung pada respons cepat dan kuat dari Amerika Serikat beserta para sekutu dan mitra kami," sambungnya.
Pernyataan Blinken merupakan bagian dari upaya Barat dalam menekan Rusia agar tidak mengambil tindakan apa pun yang berpotensi mengganggu kedaulatan Ukraina.
Jika Putin mengikuti permintaan parlemen Duma, Rusia dapat memiliki alasan untuk mengirim pasukan ke Donetsk dan Luhansk. Selama ini, Ukraina menuduh Rusia kerap membantu para separatis di dua wilayah tersebut dengan memasok prajurit dan senjata. Moskow berulang kali membantahnya.
Terdapat pula laporan bahwa Rusia menyediakan 600 ribu paspor untuk warga Donetsk dan Luhansk, yang juga disertai bantuan penanganan Covid-19 dan dukungan finansial. Kremlin juga membantah laporan tersebut.
Blinken sekali lagi menegaskan bahwa menerima permintaan Duma dapat berujung pada meningkatnya ketegangan di lapangan, walau saat ini Rusia dikabarkan sudah mulai menarik sebagian pasukannya dari dekat perbatasan Ukraina.
Baca: NATO Sebut Rusia Lanjutkan Penumpukan Militer di Perbatasan Ukraina
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
