Dalam pernyataan nasional yang dibacakan Kuasa Usaha Sementara KBRI Wina, A. Alfiano Tamala pada Kamis, 23 Maret, Indonesia juga mengapresiasi Badan Eksplorasi Luar Angkasa Jepang (JAXA) dan Kantor PBB Urusan Antariksa (UNOOSA) atas dukungannya dalam peluncuran satelit ini.
Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Selasa, 28 Maret 2023, SS-1 merupakan student satellite Indonesia pertama yang dikembangkan dan dilepaskan dengan dukungan KiboCube, sebuah modul percobaan Jepang, yang saat ini merupakan satu-satunya modul yang digunakan untuk meluncurkan satelit dari International Space Station.
SS-1 dilengkapi Automatic Package Reporting System (APRS) yang akan berkomunikasi dua arah dengan Bumi via frekuensi radio amatir.
Saat ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki satelit kecil seperti LAPAN-A-1, LAPAN-A-2 (Orari) dan LAPAN A-3.
LAPAN-A-2, misalnya, telah beroperasi sekitar tujuh tahun dan berfungsi memonitor Bumi, pelayaran, keperluan komunikasi dan riset, serta penanganan situasi darurat saat bencana. Satelit ini juga digunakan untuk keperluan jaringan radio amatir sejumlah negara di garis katulistiwa.
Satelit nano dapat didesain untuk mengumpulkan data bencana alam dan alat komunikasi laboratorium, perusahaan dan radio amatir di wilayah Indonesia. Satelit juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melacak posisi kendaraan, pendaki gunung, kapal nelayan dan hotspot kebakaran hutan.
Sebagai negara kepulauan di garis katulistiwa, Indonesia memiliki kondisi geografis khusus sehingga perlu terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi satelit kecil. Teknologi tersebut berguna dalam menunjang konektivitas berbagai daerah dan penduduk Indonesia, khususnya di wilayah terpencil.
Selain itu, Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya pengaturan internasional pengoperasian satelit kecil, mengingat permintaan dan pengembangan satelit ini semakin meluas.
Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga menyoroti semakin banyaknya satelit mikro dan mega konstelasi yang memenuhi orbit dan atmosfer. Indonesia menilai perlu adanya pembahasan mengenai jaminan akses dan penggunaan orbit serta spektrum secara rasional dan adil, dan perlunya suatu sistem untuk menghindari interference dan risiko tabrakan (collision).
Indonesia juga memandang penting perlunya fasilitasi dan registrasi satelit mega konstelasi serta koordinasi internasional, dan keterbukaan informasi dan data mengenai space situational awareness activities.
Sesi ke-62 Sub-Komite Hukum Sub-Komite Hukum PBB Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai berlangsung di Kantor PBB Wina, Austria pada tanggal 20 – 31 Maret 2023 dan dihadiri seluruh negara anggota UCOPUOS, peninjau (observer) dan berbagai organisasi internasional.
Delegasi Indonesia terdiri dari Indonesian Space Agency Secretariat (INASA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Wina.
Baca juga: Pemanfaatan Sistem Satelit Quasi-Zenith di Indonesia untuk Penentuan Posisi Objek
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
