"Saya menegaskan bahwa AS akan membela kepentingan nasional kami, menegakkan nilai-nilai demokratis, dan mengecam Tiongkok atas pelanggaran terhadap sistem internasional," tulis Blinken di Twitter usai berbicara dengan pejabat Tiongkok Yang Jiechi.
Blinken mengatakan kepada Yang bahwa AS "akan terus membela hak asasi manusia dan nilai-nilai demokratis, termasuk dalam isu Xinjiang, Tibet, dan juga Hong Kong."
"Saya juga menekan Tiongkok untuk bergabung dengan komunitas internasional dalam mengecam kudeta militer di Burma," ungkap Blinken, menggunakan nama lain dari Myanmar, dilansir dari laman Al Jazeera pada Sabtu, 6 Februari 2021.
Menyusul terjadinya kudeta di Myanmar, Tiongkok cenderung diam. Beijing hanya "mengetahui" adanya pengambilalihan kekuasaan di Myanmar, dan mendorong pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan segala perbedaan berdasarkan konstitusi yang berlaku.
Januari lalu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi pernah bertemu dengan jenderal senior Myanmar, Min Aung Hlaing. Saat ini, Jenderal Min Aung telah menjadi kepala negara di Myanmar melalui kudeta.
Baca: Myanmar yang Tak Bisa ‘Move On’ dari Kudeta Militer
Dalam sambungan telepon, Blinken juga mengatakan kepada Yang bahwa AS akan meminta pertanggung jawaban Tiongkok atas langkah-langkah yang dinilai "mengancam stabilitas Indo-Pasifik," termasuk di sepanjang Selat Taiwan.
Mengenai Hong Kong, Tiongkok telah menangkap sejumlah aktivis yang dinilai melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional. AS pun menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang dinilai bertindak represif terhadap aktivis dan grup oposisi.
Kendati bersitegang dengan AS, Tiongkok melalui surat kabar nasional Global Times memandang pemerintahan Biden sedikit membuka ruang ketimbang saat di era Donald Trump. Beijing menilai pemerintahan Biden "tegas," namun juga "berhati-hati" dalam menerapkan kebijakan terhadap Tiongkok.
"Sikap Biden terhadap Tiongkok mewarisi beberapa pendahulunya, tapi dia juga telah menyesuaikan pendekatannya dan membuat ruang untuk memungkinkan adanya interaksi dengan Tiongkok," tulis artikel di Global Times.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
