"Kontak perdana telah dilakukan oleh utusan khusus kami. Ia mengekspresikan posisi kami kepada wakil komandan militer (Myanmar)," ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dilansir dari laman CGTN pada Minggu, 7 Februari 2021.
Utusan khusus yang dimaksud Guterres adalah diplomat asal Swiss, Christine Schraner Burgener.
Militer Myanmar atau Tatmadaw telah mendeklarasikan status darurat untuk satu tahun ke depan sejak dilakukannya kudeta. Kudeta dimulai dengan penahanan sejumlah pejabat tinggi, termasuk pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi.
Presiden Myanmar U Win Myint juga ditahan militer bersama beberapa tokoh lainnya dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Guterres menilai kudeta militer di Myanmar sebagai "sesuatu yang sangat tidak dapat diterima." Tatmadaw menyebut kudeta dilakukan karena pemerintah Myanmar tak kunjung merespons mengenai dugaan adanya kecurangan dalam pemilihan umum 2020.
Sementara itu, Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB mengatakan bahwa Beijing berharap semua pihak bertikai di Myanmar dapat menyelesaikan masalah dengan mendahulukan kepentingan rakyat.
Baca: Aksi Protes Warga Myanmar Berlanjut ke Hari Kedua
Ia menekankan posisi Tiongkok, menyerukan semua pihak di Myanmar untuk menyelesaikan segala perbedaan melalui dialog di dalam kerangka konstitusi dan hukum.
"Komunitas internasional harus dapat menciptakan suasana eksternal yang kondusif agar Myanmar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik," ucap jubir tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
