"Kami akan terus berjuang hingga mendapatkan kembali demokrasi," kata seorang demonstran bernama Myo Win kepada kantor berita AFP.
Deretan truk dan personel kepolisian yang mengenakan pakaian antihuru-hara bersiaga di berbagai ruas jalan dekat Yangon University. Sabtu kemarin, militer Myanmar memutus jaringan internet di seantero Myannmar dalam upaya meredam protes.
Selain di Yangon, unjuk rasa hari kedua dalam menentang kudeta militer juga terjadi di Mawlamine dan Mandalay.
Kudeta di Myannmar dimulai pada Senin pagi, usai militer menahan sejumlah pejabat tinggi negara termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi. Hingga saat ini, Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint beserta beberapa pejabat lainnya masih menjadi tahanan rumah.
Kelompok hak asasi manusia Amnesty International menyebut pemangkasan akses internet di Myanmar sebagai langkah gegabah. Amnesty mengingatkan bahwa langkah tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Sejauh ini militer Myanmar, atau disebut juga Tatmadaw, belum berkomentar mengenai pemutusan internet. Pemangkasan akses internet dan jaringan telepon ini sudah terjadi sejak 1 Februari.
Baca: Ribuan Pemuda Kecam Kudeta Myanmar di Tengah Pemutusan Internet
Pengambilalihan kekuasaan oleh Tatmadaw dilakukan saat parlemen Myanmar hendak membuka sesi perdana di tahun 2021. Tatmadaw menegaskan bahwa kudeta harus dilakukan karena dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2020 tak kunjung direspons pemerintah.
Pemilu Myanmar tahun lalu berujung pada kemenangan telak partai milik Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Pihak militer tak menerima hasil pemilu dan malah menuduh adanya kecurangan masif.
Sejak terjadinya kudeta, warga Myanmar beramai-ramai menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kekecewaan mereka. Medsos yang biasa dipakai warga Myanmar meliputi Facebook, Twitter, dan juga Instagram.
Namun pada Jumat malam sekitar pukul 22.00 waktu Myanmar, militer menutup akses terhadap Twitter dan Instagram. Belum ada keterangan resmi dari militer Myanmar, namun media AFP melaporkan adanya dokumen kementerian yang belum terverifikasi. Dalam dokumen disebutkan bahwa dua media sosial dapat memicu "kesalahpahaman di tengah publik."
Juru bicara Twitter mengatakan bahwa penutupan akses di Myanmar telah mengganggu "hak masyarakat untuk menyampaikan suara mereka." Facebook, perusahaan yang memiliki Instagram, menyerukan otoritas Myanmar untuk segera "memulihkan konektivitas."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
