Mewakili Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), Dubes Arrmanatha sampaikan keprihatinan atas organisasi Palestina yang ditetapkan sebagai entitas teroris.
Baca: Wakili CEIRPP di Debat PBB, Indonesia Ingatkan Kembali Situasi Kritis Palestina.
“Organisasi masyarakat sipil Palestina terus menghadapi pembatasan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat,” tutur Dubes Arrmanatha Nasir dalam pernyataan yang dibacakan di debat umum DK PBB, yang dilansir Medcom.id, Kamis 20 Januari 2022.
“Biro Komite (CEIRRP) bergabung dengan Sekretaris Jenderal PBB, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Uni Eropa dan organisasi hak asasi manusia internasional lainnya secara terbuka mengungkapkan keprihatinan mendalam atas keputusan Israel pada 22 Oktober yang menunjuk enam organisasi hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil Palestina sebagai ‘entitas teroris’,” tegas Dubes Arrmanatha.
“Beberapa dari organisasi ini adalah mitra lama dari Komite dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat diandalkan, dalam mengadvokasi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia rakyat Palestina,” imbuhnya.
Mantan Dubes RI untuk Prancis itu menambahkan, pada 7 Desember, CEIRPP menyelenggarakan sebuah acara di mana perwakilan dari masyarakat sipil Palestina dan Israel meminta Negara-negara Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakannya dan untuk terus memberikan platform bagi suara-suara yang coba ditekan oleh Pemerintah Israel.
“Sampai saat ini, Otoritas Israel belum membuat bukti substansial kepada publik terhadap enam organisasi Palestina ini. Kami tegaskan kembali bahwa organisasi masyarakat sipil harus dibiarkan bekerja tanpa hambatan dalam menjalankan mandatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Dubes menegaskan kembali bahwa CEIRPP menyerukan penerapan ketentuan yang terkandung dalam resolusi 2334 (2016), serta semua resolusi PBB dan parameter yang disepakati secara internasional untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan berkelanjutan.
Diharapkan selanjutnya pertemuan tingkat menteri Kuartet Timur Tengah akan segera meluncurkan kembali proses perdamaian.
Dalam penutupnya, dubes menjelaskan bahwa jalan saat ini harus dialihkan dan diperbaiki tanpa penundaan untuk mengakhiri pendudukan Israel yang dimulai pada 1967.
Termasuk juga menerapkan solusi yang adil berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan yang memastikan dua Negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan sepanjang garis pra-1967 dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina.
“CEIRPP siap membantu dan menggalang dukungan yang dibutuhkan untuk memajukan proses (perdamaian),” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
