Sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada Jumat, 17 September 2021, memungkinkan Kementerian Keuangan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada jajaran pemimpin dan tokoh terkait konflik Tigray.
"Perintah eksekutif yang saya tandatangani hari ini menetapkan serangkaian sanksi terbaru yang dapat dijatuhkan kepada merea yang bertanggung jawab dalam memperpanjang konflik di Ethiopia, menghalangi akses kemanusiaan, atau mencegah gencatan senjata," tegas Biden, dilansir dari laman Al Jazeera.
Ia menekankan sanksi ini bisa saja dijatuhkan ke pejabat pemerintah Ethiopia, anggota Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), atau pemerintah daerah Amhara.
Gedung Putih mencatat bahwa semua kelompok yang disebutkan tadi diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terkait konflik Tigray, yang meletus antara pasukan pemerintah dan TPLF sekitar 10 bulan lalu.
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Washington akan menunda penjatuhan sanksi jika kubu-kubu bertikai di Ethiopia "menghentikan permusuhan dan memasuki negosiasi gencatan senjata tanpa syarat."
Konflik Tigray telah menewaskan ribuan orang dan membuat setidaknya lima juta warga Ethiopia membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kamis kemarin, sejumlah pejabat AS mengatakan bahwa sekitar 900 ribu warga Tigray hidup di bawah kondisi kelaparan. Mereka kesulitan mendapat bantuan karena penyalurannya ke Tigray dihalangi pasukan Ethiopia.
Baca: Diduga Diserang Pasukan Tigrayan, 120 Warga Ethiopia Tewas
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut situasi tersebut sebagai "blokade de facto bantuan kemanusiaan."
Sebelumnya, Biden bersama PBB dan Uni Afrika sepakat bahwa konflik Tigray tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara militer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
