Parlemen Eropa dan Negara Anggota Uni Eropa telah DSA di akhir 2022. Undang-undang tersebut menetapkan standar akuntabilitas di seluruh platform online, melindungi pengguna secara online dengan lebih baik, dan telah menetapkan garis waktu khusus untuk dipatuhi oleh VLOPs.
Kepatuhan tersebut, semisal, platform online seperti TikTok harus mempublikasikan jumlah pengguna aktifnya.
"Jika platform atau mesin pencari tersebut memiliki lebih dari 45 juta pengguna (10% populasi di Eropa), Komisi Eropa akan menetapkan layanan tersebut sebagai VLOPs atau mesin pencari online yang sangat besar.
"Para VLOPs diberi waktu empat bulan untuk mematuhi kewajiban DSA, termasuk melaksanakan dan memberikan penilaian risiko tahunan pertama mereka kepada Komisi," kata Komisi Eropa, dikutip dari laman Techwire Asia, belum lama ini.
Perihal TikTok, langkah Uni Eropa dalam menyusun dan mengimplementasikan DSA berakar dari kekhawatiran bahwa media sosial tersebut dimanfaatkan Pemerintah Tiongkok sebagai alat mata-mata dan penyebaran propaganda. Di Amerika Serikat (AS), aplikasi TikTok bahkan diperintahkan untuk dihapus dari seluruh perangkat dan sistem pemerintahan.
TikTok, media sosial milik perusahaan ByteDance, berulang kali membantah tuduhan semacam itu. Pada tanggal 20 Juli, TikTok telah merilis fitur baru bernama Ad Library untuk menghadirkan transparansi mengenai iklan-iklan apa saja yang beredar di platform-nya.
Baca juga: Uni Eropa Peringatkan TikTok Soal Kepatuhan Terhadap Regulasi Baru
Laporan Forbes
Dalam laporan Forbes pada akhir Juli lalu, fitur Ad Library menunjukkan bahwa TikTok telah menayangkan begitu banyak iklan dari saluran propaganda Tiongkok kepada jutaan masyarakat Eropa dalam beberapa bulan terakhir.Iklan dari saluran propaganda itu meliputi beragam topik mulai dari pertahanan Tiongkok, lockdown Covid-19, hingga video kucing menggemaskan yang bermain di Tembok Besar Tiongkok, dan juga seputar pelabelan Xinjiang sebagai tujuan wisata spektakuler.
Saat ini, TikTok memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif di seluruh dunia, dengan lebih dari 600 juta pengguna berada di Tiongkok.
Pertumbuhan pesat TikTok didorong oleh popularitasnya di kalangan anak muda. Di Tiongkok, lebih dari 80 persen pengguna TikTok berusia di bawah 30 tahun. TikTok juga populer di kalangan anak muda di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Indonesia pada khususnya.
Pemerintah Tiongkok diduga memanfaatkan kepopuleran TikTok untuk mempromosikan kebijakan dan citra negara, serta memantapkan diri sebagai kekuatan ekonomi utama di dalam dan luar negeri. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa Tiongkok memusatkan perhatiannya via TikTok perihal rencana pembangunan ekonomi, hubungan luar negeri, dan serangan terhadap rival Negeri Tirai Bambu, seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Selama ini, Pemerintah Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping memegang kendali ketat dalam upaya mengontrol narasi tentang Tiongkok, seperti menggambarkan Negeri Tirai Bambu sebagai negara yang damai dan makmur.
Masih dari laporan, analisis Ad Library TikTok menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 iklan dari media pemerintah Tiongkok seperti People's Daily dan CGTN telah ditayangkan di platform tersebut sejak Oktober 2022. Iklan-iklan tersebut telah dilihat oleh jutaan pengguna di Austria, Belgia, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Hungaria, Italia, Irlandia, Belanda, Polandia, dan Inggris Raya.
Ad Library Tiktok masih terbatas di Eropa, dan belum menampilkan data seputar iklan apa saja yang sudah ditampilkan kepada pengguna di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara lain di luar Benua Biru.
Sebagian besar konten yang diiklankan media pemerintah Tiongkok di TikTok berfokus pada pokok pembicaraan dari televisi, radio, dan media cetaknya yang memuji ekonomi, teknologi, serta warisan budaya Tiongkok. Referensi terhadap Xinjiang, di mana AS melabeli penindasan massal, pemenjaraan, dan “pendidikan ulang” oleh Pemerintah Tiongkok sebagai genosida, muncul di 92 dari 124 iklan yang dipromosikan satu akun media pemerintah di TikTok.
Salah satu iklan, yang ditayangkan pada Maret lalu dan telah dibayar oleh China News International, menampilkan seorang pria melakukan tarian tradisional dengan judul "Xinjiang adalah tempat yang bagus!"
Video lain menunjukkan pembawa acara CGTN mengunjungi sebuah sekolah dasar di Xinjiang. Sekolah yang dikunjungi itu berlokasi di daerah Pishan di Xinjiang, tempat Institut Kebijakan Strategis Australia telah melacak pembangunan enam fasilitas penahanan. Beberapa iklan lain juga mempromosikan tur ke wilayah tersebut dan budaya penduduk Uighur yang sebagian besar Muslim.
Baca juga: Setelah Project S, Kini AS Was-Was dengan Strategi Dagang TikTok Shop
Larangan Iklan TikTok
Kebijakan iklan TikTok melarang iklan tentang masalah sosial, pemilu, dan politik, meski ada catatan bahwa "entitas pemerintah mungkin memenuhi syarat untuk beriklan jika bekerja sama dengan Perwakilan Penjualan TikTok." Tetapi sebagian iklan tampaknya memiliki topik dan nada yang lebih politis. Misalnya, salah satu iklan menampilkan seorang akademisi yang mengkritik penolakan AS dan Eropa terhadap proyek Belt & Road Initiative (BRI) pada Desember 2022.Iklan lain menampilkan video dari seorang vlogger yang menuduh media Barat telah berbohong tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Menurut Ad Library TikTok, iklan tersebut belum lama ini tayang di TikTok.
Juru bicara TikTok Jamie Favazza tidak menjawab pertanyaan mengenai apakah iklan yang mengkritik tanggapan pemerintah Barat terhadap inisiatif Belt & Road, kebijakan Tiongkok terhadap pandemi Covid-19, dan promosi pariwisata di Xinjiang diizinkan beredar di bawah kebijakan larangan iklan politik di TikTok.
Sejumlah pakar khawatir mengenai sensor, propaganda, dan masalah privasi di TikTok. Penggunaan TikTok oleh pemerintah Tiongkok sebagai untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda dinilai dapat berdampak negatif terhadap kebebasan berbicara, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia.
Pada 2021, TikTok dituduh memasang iklan yang mempromosikan Belt and Road Initiative, proyek infrastruktur besar Tiongkok yang berjalan di sejumlah negara. BRI dikritik sejumlah pihak terkait dampak lingkungan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan juga kekhawatiran perihal skema jebakan utang (debt trap).
TikTok membantah tuduhan tersebut, tetapi kekhawatiran sejumlah pihak tetap ada. Tidak tersedianya informasi di TikTok mengenai aksi protes Hong Kong atau perlakuan terhadap Muslim Uighur menjadi alasan lain yang perlu dikhawatirkan. Ketakutannya adalah, TikTok dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk narasi yang mendukung sudut pandang pemerintah Tiongkok.
Platform Hiburan
Meski TikTok berulang kali mengeklaim beroperasi secara independen dari pemerintah Tiongkok, dan mematuhi undang-undang serta peraturan di setiap negara tempatnya beroperasi, keraguan serius muncul setelah Tiktok mulai menjalankan iklan dari Pemerintah TiongkokTerkait iklan pemerintah Tiongkok di TikTok, situasinya cukup kompleks. Masuk akal jika memang Pemerintah Tiongkok menggunakan TikTok untuk menyampaikan pesan positif mengenai kebijakan, pencapaian, dan budaya. Iklan semacam itu dapat meliputi promosi pariwisata di Tiongkok hingga menyoroti pembangunan ekonomi atau inisiatif lingkungan.
Namun, karena jangkauan global TikTok sebagai media sosial terbesar di dunia, setiap iklan pemerintah dapat menjadi sasaran pengawasan dan skeptisisme, menimbulkan pertanyaan tentang keaslian serta transparansi dari informasi yang disajikan.
Efektivitas TikTok sebagai platform untuk iklan pemerintah bergantung pada seberapa baik konten tersebut sejalan dengan harapan dan minat dari basis penggunanya.
Pengguna biasanya berduyun-duyun datang ke TikTok untuk melihat konten menghibur dan kreatif, dan iklan pemerintah yang gagal menangkap esensi dari platform tersebut kemungkinan sulit beresonansi terhadap minat penonton. Mencapai keseimbangan tepat antara promosi dan hiburan sangat penting bagi pengiklan mana pun di TikTok, termasuk pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
