Baca: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditahan.
PM Johnson mengkritik "pemenjaraan warga sipil yang tidak sah" dan Suu Kyi dan menyerukan pembebasan mereka.
“Suara rakyat harus dihormati,” ujar Johnson, seperti dikutip BBC, Senin 1 Februari 2021.
Militer Myanmar menuduh kecurangan dalam pemilihan umum pada November. Pada pemilu dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi yang mengusung Suu Kyi.
Sempat memberikan keterangan, Suu Kyi mendesak para pendukungnya untuk "tidak menerima" intervensi militer dan "memprotes kudeta".
Seluruh kekuasaan telah diberikan kepada komandan militer tertinggi Min Aung Hlaing dan keadaan darurat satu tahun diumumkan. Ini disampaikan dalam sebuah pernyataan di TV militer Myanmar.
Dalam sebuah tweet, perdana menteri Inggris bergabung dengan para pemimpin dunia lainnya dari negara-negara termasuk AS dan Australia dalam mengutuk "pemenjaraan warga sipil yang tidak sah".
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga mengkritik kudeta tersebut, dengan mengatakan: "Keinginan demokratis rakyat Myanmar harus dihormati, dan Majelis Nasional berkumpul kembali dengan damai."
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Inggris meminta militer Myanmar untuk "menghormati aturan hukum dan hak asasi manusia".
Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, diperintah oleh angkatan bersenjata hingga 2011, ketika reformasi demokrasi yang dipelopori oleh Suu Kyi mengakhiri kekuasaan militer. Namun dalam pemilu November, militer menuduh ada kecurangan yang menyebabkan pihak Suu Kyi menang secara besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
