Sejak konflik bersenjata antara Armenia dan Azerbaijan kembali meletus pada Minggu 27 September, puluhan prajurit dan warga sipil dilaporkan tewas.
"Sangat sulit untuk berbicara mengenai negosiasi saat operasi militer spesifik sedang terjadi," ujar Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, dikutip dari laman CP24, Selasa 29 September 2020. Ia menyerukan semacam kompromi karena menilai tidak ada solusi militer dalam konflik saat ini.
"Azerbaijan harus segera mengakhiri agresinya terhadap Nagorno-Karabakh dan Armenia," sambungnya.
Berbicara kepada saluran televisi Rusia, Rossia 1, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menegaskan bahwa negaranya berkomitmen terhadap sebuah resolusi. Namun ia menuding Armenia telah menghalang-halangi proses menuju ke arah itu.
"Perdana Menteri Armenia secara terbuka mendeklarasikan Karabakh (bagian dari) Armenia. Dalam hal ini, proses negosiasi apa yang perlu dibicarakan?" tanya Aliyev.
Ia mengatakan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip Grup Minsk, yang dibentuk Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa (OSCE) pada 1992, "wilayah di sekitar Nagorno-Karakbah harus diberikan ke Azerbaijan."
Aliyev menyebut jika Pashinyan mengatakan bahwa "Karabakh adalah Armenia dan kami harus bernegosiasi dengan rezim boneka di Nagorno-Karabakh, maka ia telah merusak format negosiasi yang sudah dibentuk 20 tahun lalu."
Nagorno-Karabakh diakui komunitas internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, namun dikuasai grup etnis Armenia. Puluhan ribu orang tewas dalam konflik memperebutkan wilayah tersebut, yang sudah dimulai sejak awal 1990-an.
Sejak Minggu 27 September, Kementerian Pertahanan di Nagorno-Karabakh melaporkan 84 kematian dalam pertempuran melawan Azerbaijan. Sementara Aliyev mengatakan 11 warga sipil Azerbaijan tewas diserang pasukan Armenia, namun tidak menyebutkan ada tidaknya korban dari jajaran militer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
