Sanksi baru terhadap Moskow disetujui meskipun ada ketidaksepakatan atas pelonggaran ekspor produk pertanian dan pupuk Rusia melalui pelabuhan Eropa. Para pemimpin Uni Eropa juga mencapai kesepakatan tentang pajak minimum 15 persen untuk bisnis multinasional besar.
Putaran kesembilan sanksi UE
Kesepakatan dicapai atas paket sanksi baru terhadap Rusia yang akan dikonfirmasi secara tertulis pada hari Jumat, 16 Desember 2022.
Rincian lengkap tidak diungkapkan tetapi sanksi diperkirakan mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset pada hampir 200 lebih pejabat Rusia dan perwira militer, seperti yang diusulkan oleh Komisi Eropa pekan lalu. Blok tersebut juga kemungkinan akan melarang pengiriman mesin drone ke Rusia dan Iran, yang telah dituduh menyediakan drone "kamikaze" untuk digunakan melawan sasaran sipil Ukraina.
Permohonan dari beberapa negara seperti Belanda dan Belgia untuk dibebaskan dari sanksi impor pupuk Rusia sebelumnya dibahas dalam pertemuan sampingan setelah mengancam akan menahan sanksi baru tersebut.
Polandia dan beberapa negara Baltik khawatir pelonggaran itu akan memungkinkan oligarki Rusia yang memiliki bisnis pupuk untuk menghindari sanksi UE terhadap mereka.
"Para duta besar pada prinsipnya menyetujui paket sanksi terhadap Rusia sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan UE untuk Ukraina," cuit kepresidenan Ceko di UE, seperti dikutip DW.
Kesepakatan tarif pajak minimum disetujui meskipun ditentang
Blok tersebut juga memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan rencana internasional, dengan hampir 140 negara mendaftar, untuk menetapkan tarif pajak minimum 15 persen pada bisnis multinasional. Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebutnya momen kepuasan yang langka. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menghentikan negara-negara memangkas pajak untuk menarik perusahaan.
Rencana tersebut mendapat tentangan dari Polandia. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menuduh Uni Eropa memeras negaranya dengan menghubungkan rencana pajak dengan paket bantuan keuangan 18 miliar euro (USD19 miliar) untuk Ukraina.
"Menggabungkan bantuan untuk Ukraina dengan topik-topik jauh yang tidak ada hubungannya dengan bantuan seperti pajak perusahaan tidak perlu, itu adalah kesalahan dan upaya pemerasan," kata Morawiecki.
UE menghadapi perlombaan subsidi dengan AS
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Kamis, 15 Desember 2022 bahwa UE harus bergerak lebih cepat untuk mencegah ancaman terhadap industrinya dari subsidi AS yang direncanakan. Sesampainya di KTT Uni Eropa di Brussels, Macron mengatakan para pemimpin akan membahas tanggapan mereka terhadap Undang-Undang Pengurangan Inflasi Presiden AS Joe Biden.
"Untuk mempertahankan persaingan yang adil," kata Macron, Eropa harus menyederhanakan aturan subsidinya sendiri lebih cepat "untuk merespons, agar setara dengan apa yang telah dilakukan Amerika."
Baca juga: Wapres Parlemen Eropa Bantah Terima Suap dari Qatar
Undang-undang senilai USD430 miliar, yang memberikan kredit pajak konsumen untuk kendaraan listrik produksi AS dan produk ramah lingkungan lainnya, telah memicu kekhawatiran bahwa hal itu dapat merugikan perusahaan yang berbasis di UE dan menggoda bisnis untuk pindah ke Amerika Serikat.
Brussels sebelumnya telah memperingatkan subsidi tersebut mungkin melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, dengan penolakan Presiden AS Joe Biden untuk mengubah arah di luar beberapa penyesuaian yang dijanjikan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengusulkan menjelang KTT untuk melonggarkan aturan bantuan negara dalam energi terbarukan dan teknologi bersih untuk membantu blok tersebut bersaing dengan AS.
Pada Rabu Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang negaranya merupakan pengekspor mobil utama UE, mendesak Eropa bersatu dalam perselisihan tersebut, tetapi harus menyelesaikannya melalui pembicaraan "daripada konflik besar".
Korupsi di Parlemen Eropa
Juga, membayangi KTT itu adalah skandal korupsi di parlemen Uni Eropa. Beberapa hari sebelum pertemuan para pemimpin Uni Eropa, jaksa Belgia mendakwa Eva Kaili, seorang anggota Parlemen Eropa Yunani, dan tiga orang lainnya diduga menerima suap dari Qatar sebagai imbalan untuk mempromosikan kebijakan yang bersahabat dengan negara Teluk itu.
Uni Eropa pertama-tama perlu mengetahui semua fakta yang relevan dan mencari tahu tentang semua orang yang terlibat dalam penyelidikan korupsi yang sedang berlangsung oleh otoritas Belgia yang terkait dengan Qatar, kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Macron berencana untuk kembali ke Qatar pada Minggu untuk menyaksikan Prancis melawan Argentina di final Piala Dunia. (Mustafidhotul Ummah)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
