London: Para pengunjuk rasa sayap kanan Inggris menyerukan agar pemerintahnya tak lagi menerima ‘perahu pengungsi’. Tuntutan mereka yang anti-imigran menjadi tantangan bagi pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer yang berjalan baru sebulan.
Dalam video yang diunggah ke media sosial, banyak pengunjuk rasa terdengar meneriakkan "hentikan perahu," yang merujuk pada penyeberangan yang dilakukan dari benua Eropa oleh para migran yang berusaha mencapai Inggris.
Kerusuhan tersebut menimbulkan tantangan awal yang besar bagi pemerintahan Starmer yang baru berusia sebulan, yang mengancam akan menjerumuskannya ke dalam perdebatan budaya yang memecah belah. Dengan demonstrasi lebih lanjut yang direncanakan minggu ini, juga merupakan ujian bagi kepolisian Inggris dan sistem peradilan dan penjara negara itu, yang sudah sangat buruk.
“Kami akan menempatkan petugas yang kami butuhkan, di tempat yang kami butuhkan, untuk menangani kekacauan ini,” kata Starmer setelah pertemuan Cobra, dilansir dari Brisbane Times, Selasa, 6 Agustus 2024.
“Apa pun motivasinya, ini bukan protes, ini kekerasan murni dan kami tidak akan menoleransi serangan terhadap masjid atau komunitas Muslim kami, sehingga hukum akan berlaku sepenuhnya bagi semua orang yang diidentifikasi telah mengambil bagian dalam kegiatan ini,” lanjut dia.
Polisi dan pemerintah telah melihat beberapa bukti keterlibatan negara asing dalam aktivitas bot daring yang mendorong sentimen sayap kanan dan mengonfirmasi bahwa Badan Kejahatan Nasional Inggris sedang menyelidiki masalah tersebut.
Adegan kekerasan selama akhir pekan di kota-kota termasuk Rotherham, Blackpool, dan Bristol membutuhkan "tanggapan segera" dari perusahaan media sosial, katanya.
Sebuah pesan yang dibagikan oleh aktivis sayap kanan di platform Telegram, yang dilihat oleh Bloomberg, menyerukan demonstrasi di lokasi sekitar 30 pusat pengungsi dan imigrasi serta firma hukum yang mewakili pencari suaka pada Rabu malam.
Kelompok kampanye Tell Mama, yang mendokumentasikan insiden anti-Muslim, mengatakan telah memberi tahu polisi tentang unggahan tersebut.
Jacob Davey, Direktur Kebijakan dan Penelitian di Institute of Strategic Dialogue (ISD), mengatakan banjir disinformasi daring dan peran perusahaan media sosial sendiri adalah kuncinya.
"Saya rasa kita tidak dapat meremehkan seberapa penting penyebaran informasi ini terhadap peristiwa mengerikan akhir pekan ini," kata Davey.
Kekacauan baru-baru ini dipicu oleh misinformasi daring sejak serangan seminggu lalu yang menewaskan tiga gadis muda di Southport, Inggris barat laut.
Aktivis sayap kanan secara keliru mengklaim tersangka adalah seorang migran Muslim dalam upaya untuk memicu sentimen anti-imigran dan Islamofobia.
Di Rotherham, South Yorkshire, pengunjuk rasa pada Minggu menyerang sebuah hotel yang mereka yakini menampung pencari suaka dan memulai kebakaran, melukai sekitar selusin petugas polisi. Hotel lain yang digunakan untuk akomodasi imigran menjadi sasaran di Tamworth. Sementara di Hull, para demonstran berkumpul di luar hotel ketiga, memecahkan jendela dan melemparkan botol.
Kekerasan pada akhir pekan juga melanda wilayah Walton di Liverpool, Leicester, Stoke-on Trent, Nottingham, Manchester, Middlesbrough, Sunderland, dan Belfast.
Menteri Kehakiman Shabana Mahmood mengatakan kepada Cobra, dia yakin penjara memiliki kapasitas untuk mengurung perusuh. Namun sejak 2010, ketika Partai Konservatif berkuasa, pemotongan dana telah membuat sebagian besar sistem pengadilan berjuang untuk memproses bahkan beban kerja rutin mereka. Pengadilan-pengadilan tersebut kini menangani sekitar 387.000 kasus yang belum tuntas hingga April tahun ini, angka yang melonjak sejak pandemi.
"Kami akan meningkatkan peradilan pidana," kata Starmer.
“Sudah ada ratusan penangkapan. Beberapa dari mereka telah hadir di pengadilan pagi ini. Saya telah meminta pertimbangan awal untuk penamaan dan identifikasi awal mereka yang terlibat,” pungkas Mahmood.
Dalam video yang diunggah ke media sosial, banyak pengunjuk rasa terdengar meneriakkan "hentikan perahu," yang merujuk pada penyeberangan yang dilakukan dari benua Eropa oleh para migran yang berusaha mencapai Inggris.
Kerusuhan tersebut menimbulkan tantangan awal yang besar bagi pemerintahan Starmer yang baru berusia sebulan, yang mengancam akan menjerumuskannya ke dalam perdebatan budaya yang memecah belah. Dengan demonstrasi lebih lanjut yang direncanakan minggu ini, juga merupakan ujian bagi kepolisian Inggris dan sistem peradilan dan penjara negara itu, yang sudah sangat buruk.
“Kami akan menempatkan petugas yang kami butuhkan, di tempat yang kami butuhkan, untuk menangani kekacauan ini,” kata Starmer setelah pertemuan Cobra, dilansir dari Brisbane Times, Selasa, 6 Agustus 2024.
“Apa pun motivasinya, ini bukan protes, ini kekerasan murni dan kami tidak akan menoleransi serangan terhadap masjid atau komunitas Muslim kami, sehingga hukum akan berlaku sepenuhnya bagi semua orang yang diidentifikasi telah mengambil bagian dalam kegiatan ini,” lanjut dia.
| Baca: 378 Orang Ditangkap dalam Kerusuhan di Inggris. |
Polisi dan pemerintah telah melihat beberapa bukti keterlibatan negara asing dalam aktivitas bot daring yang mendorong sentimen sayap kanan dan mengonfirmasi bahwa Badan Kejahatan Nasional Inggris sedang menyelidiki masalah tersebut.
Adegan kekerasan selama akhir pekan di kota-kota termasuk Rotherham, Blackpool, dan Bristol membutuhkan "tanggapan segera" dari perusahaan media sosial, katanya.
Sebuah pesan yang dibagikan oleh aktivis sayap kanan di platform Telegram, yang dilihat oleh Bloomberg, menyerukan demonstrasi di lokasi sekitar 30 pusat pengungsi dan imigrasi serta firma hukum yang mewakili pencari suaka pada Rabu malam.
Kelompok kampanye Tell Mama, yang mendokumentasikan insiden anti-Muslim, mengatakan telah memberi tahu polisi tentang unggahan tersebut.
Jacob Davey, Direktur Kebijakan dan Penelitian di Institute of Strategic Dialogue (ISD), mengatakan banjir disinformasi daring dan peran perusahaan media sosial sendiri adalah kuncinya.
"Saya rasa kita tidak dapat meremehkan seberapa penting penyebaran informasi ini terhadap peristiwa mengerikan akhir pekan ini," kata Davey.
Kekacauan baru-baru ini dipicu oleh misinformasi daring sejak serangan seminggu lalu yang menewaskan tiga gadis muda di Southport, Inggris barat laut.
Aktivis sayap kanan secara keliru mengklaim tersangka adalah seorang migran Muslim dalam upaya untuk memicu sentimen anti-imigran dan Islamofobia.
Di Rotherham, South Yorkshire, pengunjuk rasa pada Minggu menyerang sebuah hotel yang mereka yakini menampung pencari suaka dan memulai kebakaran, melukai sekitar selusin petugas polisi. Hotel lain yang digunakan untuk akomodasi imigran menjadi sasaran di Tamworth. Sementara di Hull, para demonstran berkumpul di luar hotel ketiga, memecahkan jendela dan melemparkan botol.
Kekerasan pada akhir pekan juga melanda wilayah Walton di Liverpool, Leicester, Stoke-on Trent, Nottingham, Manchester, Middlesbrough, Sunderland, dan Belfast.
Menteri Kehakiman Shabana Mahmood mengatakan kepada Cobra, dia yakin penjara memiliki kapasitas untuk mengurung perusuh. Namun sejak 2010, ketika Partai Konservatif berkuasa, pemotongan dana telah membuat sebagian besar sistem pengadilan berjuang untuk memproses bahkan beban kerja rutin mereka. Pengadilan-pengadilan tersebut kini menangani sekitar 387.000 kasus yang belum tuntas hingga April tahun ini, angka yang melonjak sejak pandemi.
"Kami akan meningkatkan peradilan pidana," kata Starmer.
“Sudah ada ratusan penangkapan. Beberapa dari mereka telah hadir di pengadilan pagi ini. Saya telah meminta pertimbangan awal untuk penamaan dan identifikasi awal mereka yang terlibat,” pungkas Mahmood.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
