Presidensi Rusia di DK PBB memicu kemarahan di Ukraina, dengan Presiden Volodymyr Zelensky menyebutnya sebagai langkah "absurd" dan "destruktif."
Dalam pergantian kepemimpinan ini, dapat diartikan bahwa DK PBB kini dipimpin oleh sebuah negara yang melancarkan invasi dan yang presidennya menjadi subjek surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang.
Masing-masing dari 15 anggota DK PBB menduduki presidensi selama sebulan dengan pola bergilir. Terakhir kali Rusia menjadi presiden DK PBB adalah pada Februari 2022, di bulan yang sama saat negara tersebut melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.
"Sayangnya, kami memiliki beberapa berita yang jelas absurd dan destruktif," ucap Zelensky, mengomentari posisi Rusia yang menerima presidensi DK PBB, seraya menambahkan bahwa serangan Rusia telah menewaskan seorang bocah laki-laki berusia lima bulan pada Jumat lalu.
"Rusia kini memimpin DK PBB. Sulit membayangkan apa pun yang lebih membuktikan kebangkrutan total dari lembaga-lembaga tersebut," sambungnya, seperti dilansir dari laman India Today, Minggu, 2 April 2023.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut presidensi Rusia di PBB sebagai sebuah "lelucon terburuk yang pernah ada untuk Hari April Mop" dan "pengingat gamblang bahwa ada yang salah dengan fungsi dari arsitektur keamanan internasional."
Presidensi DK PBB dilakukan secara bergilir menurut abjad pada setiap bulannya di antara 15 anggota. Meski sebagian besar hanya bersifat prosedural, Kremlin dan pejabat Rusia lainnya berjanji untuk "menjalankan semua haknya" dalam menjalankan presidensi DK PBB.
Terlepas dari keluhan Ukraina, Amerika Serikat (AS) mengatakan tidak dapat menghalangi Rusia - negara anggota permanen DK PBB - untuk memegang presidensi bulan ini.
Kamis lalu, AS mendesak Rusia untuk "berperilaku secara profesional" ketika mengambil peran presidensi DK PBB. Washington mengatakan tidak ada cara untuk menghalangi Rusia dalam mengambil pos presidensi.
Baca juga: Rusia Ambil Alih Presidensi DK PBB, Perang di Ukraina Masih Berlanjut
Selain Rusia, anggota tetap lainnya di DK PBB adalah Inggris, AS, Prancis, dan Tiongkok.
Presidensi DK PBB sebagian besarnya bersifat prosedural, tetapi duta besar Moskow untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan kepada kantor berita Rusia, Tass, bahwa ia berencana mengawasi beberapa debat, termasuk tentang pengendalian senjata.
Ia juga berencana membahas "tatanan dunia baru" yang, katanya, akan datang untuk "menggantikan tatanan unipolar" saat ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
