Wakil Tetap RI untuk DK PBB di New York, Dian Triansyah Djan. Foto: Dok.PTRI New York
Wakil Tetap RI untuk DK PBB di New York, Dian Triansyah Djan. Foto: Dok.PTRI New York

AS Veto Resolusi Teror, Bentuk Pengabaian Kepentingan Banyak Pihak

Internasional isis indonesia di pbb indonesia-pbb
Fajar Nugraha • 01 September 2020 13:39
New York: Indonesia menyesali Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal mengadopsi draf resolusi tentang penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi anggota teroris (PRR). Kegagalan disebabkan karena Amerika Serikat (AS) sebagai anggota tetap DK PBB memberikan veto.
 
Baca: AS Veto Resolusi Indonesia Terkait Anggota ISIS Asing.
 
Sebagai negara yang pernah menjadi korban sekaligus terdepan dalam pemberantasan terorisme, Indonesia gagal memahami bahwa ketika dunia terus dikepung oleh ancaman terorisme yang berat bagi perdamaian dan keamanan internasional, sebuah prakarsa penting dalam upaya menangani ancaman serius ini belum diterima di Dewan. Terlebih penolakan terjadi karena pandangan yang tidak bisa dipahami.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Rancangan resolusi dimaksudkan untuk memberikan panduan yang jelas bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi PRR yang komprehensif, membangun aspek penuntutan yang kuat, memberikan elemen rehabilitasi dan reintegrasi yang jelas dan praktis. Semua dilakukan melalui pengembangan metode jangka panjang untuk melawan terorisme,” tegas pernyataan Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani, dari situs PTRI New York yang dikutip Medcom.id, Selasa 1 September 2020.
 

“Rancangan tersebut juga bertujuan untuk mendorong pendekatan pemerintah secara proaktif dan mengakui peran yang dapat dimainkan oleh keluarga dan organisasi masyarakat sipil, pemimpin agama, termasuk mendorong partisipasi penuh dan kepemimpinan perempuan,” imbuh Dubes Djani.
 
Rancangan resolusi menyerukan kepada negara-negara anggota untuk menangani kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme, termasuk dengan mencegah radikalisme dan mendorong kolaborasi yang erat, peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman tentang penuntutan, rehabilitasi dan langkah-langkah reintegrasi, termasuk penyelidikan kriminal, penyelidikan bersama, dan pencegahan radikalisasi di penjara. Rancangan resolusi juga meminta negara-negara anggota untuk mengembangkan alat penilaian dan risiko, metodologi standar, dan mekanisme pengawasan.
 
Bagi Indonesia, PRR sendiri merupakan bagian integral dari pendekatan komprehensif dalam menyikapi ancaman teroris. Pendekatan ini sangat penting dalam upaya kontra-terorisme secara keseluruhan dan oleh karena itu harus menjadi salah satu prioritas Dewan Keamanan PBB.
 
“Tanpa tindakan PRR yang komprehensif, ada risiko signifikan bahwa teroris dapat jatuh ke dalam siklus residivisme yang tak ada habisnya,” tegas Dubes Djani.
 
“Resolusi PRR, jika diadopsi, akan menjadi alat kunci bagi Dewan, dan semua negara anggota PBB, serta sistem PBB, untuk memiliki strategi yang komprehensif dan berjangka panjang dalam melawan aksi teroris dan ekstremisme kekerasan yang kondusif bagi terorisme dan mencegah terulangnya aksi teroris,” ungkapnya.
 
“Oleh karena itu, kegagalan Dewan untuk mengadopsi resolusi penting ini tidak hanya melumpuhkan upaya kolektif kita untuk menghadapi ancaman terorisme. Tetapi yang paling penting juga mengirimkan sinyal yang merusak bahwa Dewan, untuk pertama kalinya, tidak bersatu dalam perang melawan terorisme,” tutur Dubes Djani.
 
Baca: Dubes RI di DK PBB Tolak Permintaan AS soal Sanksi Iran.
 
Faktanya, inisiatif Indonesia atas rancangan resolusi PRR mendapatkan dukungan luar biasa dari hampir semua anggota Dewan. Dukungan dari 14 dari 15 negara anggota DK PBB, adalah bukti yang jelas dan kuat tentang nilai dan substansi yang ditawarkannya.
 
“Meskipun mayoritas anggota setuju dengan inisiatif penting ini, sayangnya ada anggota Dewan yang memiliki pandangan yang berlawanan tentang apa yang terbaik untuk dunia dan bagaimana Dewan harus bergerak maju. Kepentingan banyak orang tampaknya diabaikan,” ucap Dubes Djani.
 
Dubes Djani menambahkan, “upaya kolektif kami untuk menemukan resolusi Dewan yang berarti tentang PRR tidak boleh berakhir di sini. Kami berpandangan bahwa ke depan isu penting seperti ini akan terus mendapatkan rasa hormat dan dukungan dari semua anggota Dewan, mengingat yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan keamanan umat manusia,” ungkapnya.
 
Perlu diketahui bahwa dunia akan lebih aman dengan rancangan resolusi ini, namun, dunia kehilangan kesempatan berharga dengan tidak mengadopsinya resolusi tersebut.

 
(FJR)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif